KADIN Petakan Hambatan Pengusaha Daerah dalam Proses Aksesi OECD Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Masukan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan regulasi dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan KADIN Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB), termasuk asosiasi sektoral, untuk mengidentifikasi hambatan usaha, kebutuhan penyesuaian terhadap standar OECD, serta dukungan yang diperlukan dunia usaha. Ketua Komite Tetap BIAC–OECD KADIN Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan pengalaman pelaku usaha di berbagai daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Menurut dia, proses aksesi OECD tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan standar internasional. Reformasi juga perlu memberikan manfaat nyata bagi perusahaan melalui regulasi yang lebih jelas, proses usaha yang lebih efisien, serta terbukanya peluang investasi dan pasar. "Kita ingin menghasilkan manfaat yang nyata bagi anggota, regulasi yang lebih jelas, proses usaha yang lebih efisien, serta peluang investasi dan pasar yang lebih luas," ujar Rinawati dalam Forum Direktur Eksekutif KADIN seluruh Indonesia, Jumat (30/10/2026). Rinawati menilai, sosialisasi mengenai OECD perlu membantu pelaku usaha memahami relevansi proses aksesi terhadap kegiatan bisnis mereka, termasuk peluang, tantangan penyesuaian, dan dukungan yang dibutuhkan. Ia menggambarkan proses aksesi OECD sebagai maraton reformasi yang membutuhkan konsistensi dan kolaborasi. Pemerintah memimpin proses tersebut, sedangkan dunia usaha berperan menyampaikan pengalaman serta bukti mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keterlibatan pelaku usaha dari berbagai daerah diperlukan agar perbedaan kondisi dan kapasitas perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan reformasi. Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum kepada OECD pada 3 Juni 2025. Dokumen penilaian mandiri tersebut menandai dimulainya fase teknis yang mencakup penelaahan keselarasan kebijakan dan praktik Indonesia dengan standar OECD. Bagi dunia usaha, reformasi tersebut diharapkan dapat dirasakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Penyederhanaan perizinan, misalnya, perlu menghasilkan waktu pelayanan yang lebih singkat, persyaratan yang lebih jelas, serta mengurangi pengulangan proses administrasi. Penyesuaian standar juga perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas perusahaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, membutuhkan panduan yang mudah dipahami, pendampingan, serta masa transisi yang memadai agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang.