Pemerintah Singapura memperluas pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi terkait dengan kebakaran penyebab kabut asap lintas batas. Pengawasan mencakup dugaan keterlibatan dalam kebakaran, hubungan korporasi, rantai pasok, dan risiko lingkungan yang perlu diperhitungkan sektor perbankan. Langkah ini mengemuka setelah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu bertemu dengan perwakilan 10 perusahaan pada Rabu (28/10/2026). Para pejabat meminta perusahaan bekerja sama dalam penyelidikan kebakaran yang menyebabkan kabut asap di Singapura. Pemerintah berencana memperkuat dasar hukum penyelidikan melalui amendemen Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen berikutnya. Penolakan terhadap penilaian independen atau ketidakpatuhan dalam penyelidikan akan dijadikan tindak pelanggaran. Grace Fu mengatakan pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kesehatan warga. Shanmugam menyatakan penyelidikan bukan bertujuan mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik. Pemerintah ingin mengetahui kemungkinan keterlibatan perusahaan secara langsung ataupun melalui hubungan korporasi dan rantai pasok. Perusahaan yang beroperasi dan memiliki kepentingan di Singapura dinilai bertanggung jawab memastikan kegiatan usaha serta rantai pasoknya tidak berkontribusi terhadap kabut asap. Penilaian independen akan memeriksa operasi, hubungan korporasi, dan rantai pasok. Singapura akan mengumumkan panel khusus yang terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum. Perusahaan yang diperiksa harus menggunakan tim panel sesuai arahan Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA), dan menanggung biaya pemeriksaan. Tim penilai akan memperoleh akses terhadap informasi, dokumen, lokasi, serta pihak yang relevan; mereka dapat menggunakan ahli penginderaan jauh dan geospasial untuk menganalisis data titik panas satelit.