JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan surat edaran terkait sanksi bagi perusahaan nakal yang menjual pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan sanksi untuk pelaku yang melanggar mulai dari administratif hingga pidana. "Sanksi pidana ini kan sesuai Undang-Undang kan. Pidana itu maksimal 7 tahun penjara, denda ini yang terbaru Rp 1,5 miliar," ucap Amran di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sementara sanksi administratif yang akan diberlakukan adalah peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, penarikan pangan pojok yang beredar tidak sesuai regulasi. Sanksi-sanksi ini berlaku untuk permainan HET semua komoditas pangan strategis, tetutama telur dan ayam. Surat edaran ini ditunjukan untuk Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Perum BULOG, pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN/BUMD, outlet dan koperasi instansi pemerintah, RPK Perum BULOG, downline distributor. Berikut daftar HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah: 1. Gabah Kering Panen (untuk petani) HPP/HAP Produsen : Rp 6.500 per kilogram (kg) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026. 2. Beras Premium - Zona 1: HET Rp 14.900 per kg - Zona 2: HET Rp 15.400 per kg - Zona 3: HET Rp15.800 per kg Regulasi: Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025 3. Beras Medium - Zona 1: HET Rp13.500 per kg - Zona 2: HET Rp14.000 per kg - Zona 3: HET Rp15.500 per kg - Tingkat Gudang BULOG: HPP Rp 12.000 per kg Regulasi: Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025 4. Beras SPHP - Zona 1: HET Rp 12.500 per kg - Zona 2: HET Rp 13.100 per kg - Zona 3: HET Rp 13.500 per kg Regulasi: Kepbadan Nomor 224 Tahun 2025 5. Minyakita - HET: Rp15.700 per kg.