JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja sektor informal selama ini menghadapi persoalan dalam mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. Berbeda dengan pekerja formal yang umumnya memiliki hubungan kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan, pekerja informal harus mengupayakan perlindungan secara mandiri. Kondisi tersebut coba dijawab lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid ini memberikan hak kepada pekerja informal untuk memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Namun, pengakuan hak tersebut menyisakan pekerjaan besar dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu memastikan siapa saja pekerja yang berhak menerima bantuan, bagaimana pembagian pembiayaan antara pusat dan daerah, serta bagaimana mekanisme pendaftaran hingga penyaluran jaminannya. Pemerintah perlu gotong royong biayai iuran Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus pakar ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, pemberian jaminan sosial bagi pekerja informal sebenarnya bukan hal baru dalam regulasi ketenagakerjaan. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebelumnya juga sudah mengatur perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. "Jadi, sebenarnya di Undang-Undang 40/2004 itu sudah ada. Pekerja miskin tidak mampu, masyarakat miskin tidak mampu itu dijamin oleh jaminan sosial yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah," ujar Timboel saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2026). Karena itu, Timboel menilai pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi penegasan bahwa pekerja informal, khususnya kelompok miskin dan rentan, harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Menurut dia, persoalan utamanya bukan lagi terletak pada ketersediaan landasan hukum, melainkan kemauan politik pemerintah untuk menjalankannya, termasuk menyiapkan anggaran. "Ini memang sebenarnya tinggal menunggu political will, kemauan dan anggaran pemerintah," kata Timboel. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil tanggung jawab pembiayaan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja informal miskin dan rentan. Sementara itu, pemerintah daerah dapat ikut membiayai program jaminan hari tua (JHT) agar pekerja informal juga memiliki tabungan untuk masa depan. Menurut Timboel, pembagian tersebut dapat dilakukan melalui gotong royong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Jadi, gotong royong pemerintah pusat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota gotong royong, sehingga tiga program diperoleh oleh orang miskin ini, oleh pekerja miskin rentan," ujarnya. Timboel menilai, pembiayaan tersebut relatif dapat dijangkau pemerintah apabila dibandingkan dengan kapasitas APBN. Ia memperkirakan, apabila terdapat sekitar 20 juta pekerja rentan yang mendapatkan bantuan iuran JKK dan JKM, kebutuhan anggaran untuk kedua program itu sekitar Rp 4 triliun per tahun. Menurut dia, pemerintah juga dapat melibatkan pemerintah daerah untuk membiayai kepesertaan JHT sehingga tanggung jawab perlindungan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Tantangan pendataan Meski demikian, Timboel mengingatkan bahwa tantangan utama pelaksanaan program tersebut justru terletak pada pendataan penerima bantuan. Pemerintah harus memastikan pekerja informal yang benar-benar miskin dan rentan masuk dalam daftar penerima. Sebab, menurut dia, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu tecermin secara akurat dalam pengelompokan desil kesejahteraan. "Yang rentan ini untuk yang bekerja rutin, dia tentang pendataan. Siapa desil 1, 2, 3, 4, 5," kata Timboel. Ia menilai, pemerintah perlu menyusun basis data yang tepat agar bantuan iuran tidak salah sasaran. Timboel juga berharap pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja informal dapat segera dimulai setelah undang-undang berlaku. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya sejak awal agar hak pekerja tidak tertunda. "Artinya kan dengan adanya undang-undang ini, tinggal eksekusinya saja sebenarnya. Kalau dari sisi regulasi sudah selesai," ucapnya. DPR minta pendataan dan aturan turunan harus segera disiapkan Dari sisi legislatif, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, pemberian jaminan sosial bagi pekerja informal merupakan salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut dia, selama ini pekerja informal sering berada dalam posisi rentan karena penghasilannya tidak tetap, hubungan kerjanya tidak selalu formal, dan akses terhadap jaminan sosial masih terbatas. Melalui Pasal 60 dan Pasal 61, negara memberikan pengakuan bahwa pekerja sektor informal juga memiliki hak atas jaminan sosial. "Jaminan sosial yang diperoleh Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. jaminan kecelakaan kerja; dan b. jaminan kematian," bunyi Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bahkan, pekerja informal yang masuk kategori rentan berhak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Karena itu, Nurhadi meminta pemerintah memastikan pekerja seperti pedagang kecil, buruh harian, pekerja rumah tangga, nelayan kecil, hingga petani penggarap dapat teridentifikasi dan terdaftar dalam program jaminan sosial. "Jangan sampai pekerja formal mendapatkan perlindungan, sementara jutaan pekerja informal yang menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian justru dibiarkan menanggung risikonya sendiri," ujar Nurhadi. Ia mengatakan, pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah, jumlah pekerja informal rentan, serta tingkat kemiskinan dan risiko pekerjaan di wilayah tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat harus menjadi penjamin utama agar tidak terjadi ketimpangan perlindungan antardaerah. Sementara itu, pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui APBD sesuai kapasitas fiskal dan kebutuhan masyarakatnya. "Kita tidak boleh membebankan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan anggaran," kata Nurhadi. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun formula pembiayaan yang jelas, transparan, dan berkeadilan agar pekerja informal di daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap memperoleh perlindungan yang sama. Selain pembiayaan, Nurhadi menilai persoalan pendataan menjadi tantangan penting dalam merealisasikan hak jaminan sosial pekerja informal. Menurut dia, karakteristik pekerja informal yang dinamis membuat pemerintah perlu memiliki basis data yang akurat dan terus diperbarui. Pendataan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dengan basis data sosial ekonomi nasional, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Kriteria penerima bantuan juga perlu mempertimbangkan tingkat pendapatan, ketidakpastian penghasilan, jenis pekerjaan, risiko kecelakaan kerja, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. "Kita juga perlu menghindari persoalan klasik, yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima, sementara mereka yang relatif mampu malah mendapatkan bantuan," ujarnya. Nurhadi juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan mekanisme pemutakhiran data agar bantuan iuran benar-benar diterima pekerja yang membutuhkan. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago menilai sosialisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pekerja informal mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang tersebut. Menurut Irma, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai jaminan sosial tersampaikan kepada pekerja informal sehingga mereka mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.