JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) penerbangan domestik kelas ekonomi pada November 2026 tetap dipatok setinggi-tingginya 40% dari Tarif Batas Atas (TBA). Besaran ini tidak berubah dari ketentuan pada Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa penerapan batas 40% bukan berarti harga tiket pesawat secara otomatis melambung sebesar persentase tersebut. “Angka 40% tersebut merupakan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar yang dapat dikenakan maskapai, bukan berarti harga tiket pesawat naik sebesar 40%,” demikian penjelasan resmi Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Senin (2/11/2026). Kemenhub menjelaskan, fuel surcharge merupakan komponen biaya tersendiri yang wajib dicantumkan secara terpisah dari tarif dasar penerbangan (basic fare) pada rincian tiket penumpang. Penetapan batas ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Evaluasi besaran biaya tambahan tersebut dihitung berkala dengan mempertimbangkan pergerakan rata-rata harga avtur nasional. Berdasarkan publikasi harga per 1 November 2026, rata-rata harga avtur berada di level Rp 23.315 per liter, masuk dalam rentang acuan Rp 21.950 hingga Rp 25.900 per liter. Posisi harga inilah yang mempertahankan acuan batas maksimal fuel surcharge di angka 40%. Kendati demikian, Kemenhub menekankan bahwa plafon 40% tidak bersifat wajib bagi maskapai. Badan usaha angkutan udara diberi fleksibilitas untuk menetapkan fuel surcharge di bawah batas maksimal sesuai kondisi operasional, strategi bisnis, dan dinamika persaingan pasar. Kemenhub juga memastikan akan terus mengawasi kepatuhan maskapai, termasuk memastikan pencantuman transparansi biaya pada tiket serta kelayakan pelayanan penumpang sesuai regulasi TBA. Melalui evaluasi rutin harga avtur ini, Kemenhub berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat, keberlangsungan maskapai, serta kelancaran konektivitas udara nasional. Penyumbang Utama Inflasi Inflasi kelompok transportasi mencapai 4,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23%. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kelompok transportasi memberikan andil sebesar 0,59 poin persentase terhadap inflasi tahunan nasional. Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau. “Secara year on year, pada bulan Oktober tahun 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 4,87% dengan andil inflasi sebesar 0,59%,” kata Ateng dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS) di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ateng menjelaskan, kenaikan harga pada kelompok transportasi terutama berasal dari bensin, tarif angkutan udara, serta pelumas atau oli mesin. Sejumlah komoditas lain yang turut menyumbang inflasi adalah sepeda motor, mobil, dan biaya perawatan kendaraan. Secara bulanan, tarif angkutan udara juga menjadi salah satu penyumbang inflasi Oktober 2026 dengan andil sebesar 0,01 poin persentase. Kenaikan tarif penerbangan tersebut terjadi meskipun harga bahan bakar pesawat atau avtur tidak mengalami perubahan dibandingkan September 2026. “Teman-teman media, harga avtur pada bulan Oktober tahun 2026 tidak mengalami kenaikan dari harga periode September 2026,” ujar Ateng. Pada periode yang sama, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memberlakukan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) sebesar 40% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2026. “Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberlakukan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge khusus untuk kelas ekonomi penerbangan domestik sebesar 40% mulai tanggal 1 Oktober tahun 2026,” jelasnya. BPS mencatat tarif angkutan udara termasuk komoditas yang mendorong inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices). Kelompok tersebut mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09% dengan andil 0,02 poin persentase terhadap inflasi nasional. Secara tahunan, kelompok harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,24% dengan kontribusi 0,63 poin persentase. Kenaikan terutama berasal dari bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin (SKM), dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28%. Adapun secara bulanan (month to month/mtm), inflasi nasional tercatat sebesar 0,22%.