JAKARTA. Dinamika politik nasional berpotensi memengaruhi iklim investasi dan aktivitas ekonomi Indonesia. Kalangan dunia usaha mengkhawatirkan ketidakpastian politik dapat mendorong pelaku usaha maupun investor mengambil sikap menunggu dan melihat atau wait and see, terutama dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Industri dan Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja mengatakan, ketidakpastian politik dapat memengaruhi keputusan bisnis, khususnya investasi yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Menurut Achmad, pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi dan konsistensi arah kebijakan pemerintah untuk menyusun rencana bisnis. Ketika stabilitas politik di tingkat elite terganggu, perusahaan berpotensi menunda ekspansi sembari menunggu kejelasan situasi. Dampaknya dapat merembet ke sektor riil. Penundaan investasi berisiko menghambat realisasi proyek dan pengembangan usaha, termasuk rencana penanaman modal asing (PMA). Kondisi tersebut juga berpotensi menahan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bergantung pada investasi. Selain sektor riil, dinamika politik juga dapat memengaruhi pasar keuangan, terutama pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Ketidakpastian politik biasanya direspons secara cepat oleh pasar keuangan. Kita bisa melihat potensi volatilitas pada pergerakan nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika persepsi risiko (risk perception) meningkat, investor cenderung bersikap wait and see, yang pada akhirnya dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang sudah cukup berat,” ujar Achmad kepada Kontan.co.id. Achmad menilai, pemerintah perlu memastikan dinamika politik tidak mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurut dia, pemerintah bersama DPR perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, mengendalikan inflasi pangan, serta memastikan penciptaan lapangan kerja melalui keberlanjutan proyek-proyek strategis. “Di tengah dinamika politik, pemerintah dan DPR harus tetap fokus menjaga daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, mengendalikan inflasi pangan, serta menjaga penciptaan lapangan kerja melalui kelanjutan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” katanya. Ia menambahkan, keberlanjutan proyek strategis diperlukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif serta memberikan kejelasan arah kebijakan bagi dunia usaha.