Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan tetap fokus menjaga fundamental ekonomi di tengah polemik niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Wapres Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Saat ditanya apabila polemik itu dapat memicu sentimen investor, Menko Airlangga menyebut kondisi ekonomi secara fundamental masih kuat. Dia juga menilai persepsi investor sebagaimana di pasar modal masih positif di kala polemik bergulir hari ini. "Tentu yang kami harus lakukan, pertama, kondisi ekonomi kita masih kuat. Hari ini juga persepsi di stock market masih positif. Jadi, kami harus menjaga fundamental ekonomi dengan berbagai kegiatan ataupun temperatur di politik," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (10/11/2026). Di sisi lain, Airlangga juga mengklaim bahwa kondisi ekonomi yang solid tercermin juga pada stabilitas politik di DPR. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bakal memonitor terus perkembangan informasi dari Istana Kepresidenan. "Masih kami tunggu. Tadi ada statement resmi dari Menteri Sekretaris Negara, kami monitor itu saja," ujarnya. Apabila melihat kondisi pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,02% ke 5.125,72 pada penutupan perdagangan sore ini, Selasa (10/11/2026). Selain itu, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat meski sudah pada level Rp18.140 per dolar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, pada siang hari ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Wapres Gibran dan Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Salah satu isi pertemuan ini berkaitan dengan niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres imbas polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan MA ini menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Gibran untuk mengurus surat pernyataan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi). "Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pada sore harinya, dalam pernyataannya ke awak media, Wapres Gibran menghormati aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat berkaitan dinamika terkini. Gibran juga mengakui sudah bertemu dengan Presiden, namun dia menegaskan bahwa Prabowo mendorongnya untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan [Kementerian] Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran.