JAKARTA, investor.id – Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% bagi pelaku usaha yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Insentif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2026 tentang PFII. Ketentuan tersebut mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, maupun sektor lainnya. Hal itu sebagaimana tercantum dalam dokumen UU Nomor 26 Tahun 2026 yang diterima pada Minggu (1/11/2026). “Fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan badan diberikan sebesar 100% kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di PFII pada sektor keuangan, penunjang sektor keuangan dan sektor lainnya,” dikutip dari dokumen tersebut. PFII merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, dan menyesuaikan prinsip serta standar internasional dengan kekhususan hukum tertentu. Tidak hanya pelaku usaha, fasilitas pembebasan PPh badan sebesar 100% juga diberikan kepada Lembaga Pengelola Pusat Finansial Internasional Indonesia (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (LPJK PFII) atas kegiatan operasional di kawasan tersebut. Kriteria Pemimpin PFII Meski demikian, pemberian fasilitas pengurangan PPh badan tetap memperhatikan kesepakatan atau perjanjian internasional terkait perpajakan. Sebagai informasi, LP PFII merupakan badan hukum dengan kewenangan khusus untuk melaksanakan pengelolaan operasional PFII. Sementara itu, LPJK PFII adalah lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan serta sektor penunjang keuangan yang dilakukan di dalam atau dari PFII. Adapun pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kawasan ini juga diarahkan untuk mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan serta menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional. Selain itu, PFII dibentuk untuk memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lainnya. Keberadaan kawasan tersebut juga diharapkan memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah turut menargetkan PFII dapat meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Investor AS: Indonesia Masih Jadi Tujuan Investasi, tapi Kebijakan Harus Konsisten Di sisi lain, PFII diarahkan untuk memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri terhadap perekonomian nasional. Pengembangan kawasan ini juga mencakup pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, serta infrastruktur pasar keuangan agar mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, PFII ditujukan untuk menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), kantor pusat regional, pusat perbendaharaan (treasury center), dan penyedia jasa profesional. Pemerintah juga menargetkan PFII menjadi pusat penyelesaian sengketa komersial yang memiliki standar internasional.