Realisasi investasi Indonesia yang terus meningkat dinilai belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah perlu mengaitkan strategi menarik investasi secara lebih konkret dengan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan penanaman modal. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa peningkatan realisasi investasi belum tentu sebanding dengan penciptaan lapangan kerja formal yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan investasi turut memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik. “Strategi menarik investasi itu belum betul-betul dikaitkan dengan aspek penciptaan lapangan pekerjaan secara lebih konkret sebagai bagian daripada KPI, bagian daripada ukuran keberhasilan daripada peningkatan investasi,” ujar Faisal saat dihubungi investor.id, Jumat (23/10/2026). Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut setara dengan 75,4% dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun dan menyerap 2.194.496 tenaga kerja Indonesia. Khusus pada triwulan III-2026, realisasi investasi mencapai Rp 528,7 triliun dengan penyerapan 745.634 tenaga kerja. Menurut Faisal, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari pencapaian target nilai penanaman modal. Orientasi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan memperbesar margin keuntungan turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. “Investor yang masuk ke berbagai sektor, tentu saja mereka mendorong efisiensi untuk meningkatkan margin keuntungan dengan berbagai macam hal seperti mencari bahan baku termurah” tuturnya. Faisal menilai, orientasi terhadap efisiensi biaya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja. Selain mencari bahan baku yang lebih murah, perusahaan juga dapat menekan biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja. “Ini artinya untuk aspek kedua ini memang perlu upaya kebijakan untuk bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan terutama pada sektor-sektor yang lebih padat karya,” terangnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Faisal menilai pemerintah perlu mengarahkan lebih banyak investasi ke sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong investor memilih sektor yang memberikan dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain mendorong investasi pada sektor padat karya, pemerintah perlu memastikan penanaman modal yang masuk mampu memaksimalkan penciptaan lapangan kerja formal dan penyerapan tenaga kerja domestik. Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak hanya tercermin dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.