Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) Sabang belum mampu berperan optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah persoalan, mulai dari tumpang tindih regulasi, tidak optimalnya penerapan insentif investasi, keterbatasan anggaran, hingga lemahnya koordinasi dengan pemerintah pusat, menjadi hambatan pengembangan kawasan tersebut. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan operasional BPKS mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Meski telah berjalan selama 25 tahun, KPB-PB Sabang masih menghadapi dinamika perubahan kebijakan, khususnya terkait penanaman modal. Kondisi tersebut membuat berbagai fasilitas dan insentif yang semestinya menjadi keunggulan kawasan belum dapat diterapkan secara optimal. "Undang-undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan yang cukup besar untuk operasional kawasan. Namun dalam 25 tahun terakhir dinamis sekali perubahan regulasi terkait penanaman modal. Hampir sekarang setelah 25 tahun, insentif-insentif tersebut tidak bisa dilaksanakan di kawasan Sabang," kata Iskandar dalam media briefing di Sabang, Kamis (5/11/2026). Iskandar merinci sejumlah insentif yang disiapkan untuk mendorong investasi di kawasan Sabang. Fasilitas tersebut meliputi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), penyederhanaan prosedur ekspor-impor, serta kemudahan perizinan usaha dan investasi. Namun, berbagai fasilitas tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi daya tarik bagi investor. Selain persoalan regulasi, pengembangan kawasan juga terkendala akses pasar dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Menurut Iskandar, sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya skala pasar lokal, jarak yang jauh dari pasar utama nasional maupun regional, serta terbatasnya kapal pengangkut. Optimalisasi kawasan dan sempitnya ruang fiskal untuk pendanaan juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan kawasan Sabang. Pada 2026, BPKS hanya memperoleh anggaran sekitar Rp 26 miliar untuk mengelola sekaligus mengembangkan kawasan tersebut. “Kami hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 26 miliar. Di mana Rp 25 miliar itu habis untuk biaya operasional, hanya Rp 1 miliar untuk pengembangan kawasan strategis,” terang Iskandar. Persoalan lainnya berkaitan dengan kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian. Iskandar menilai, peningkatan kinerja BPKS membutuhkan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat, terutama untuk mengatasi hambatan investasi dan menyelaraskan kebijakan antarinstansi. Dia mencontohkan pengelolaan kawasan Sabang dengan Batam. Di Batam, Dewan Kawasan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan hampir 13 kementerian/lembaga. Struktur tersebut memungkinkan pembahasan berbagai hambatan investasi dilakukan secara lebih terkoordinasi. Sementara itu, Dewan Kawasan Sabang dipimpin oleh Gubernur Aceh dengan keanggotaan yang melibatkan pemerintah daerah. Menurut Iskandar, struktur tersebut membuat koordinasi langsung dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat masih perlu diperkuat. Iskandar menilai, karakteristik kelembagaan BPKS sebenarnya memiliki kesamaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keduanya mengelola anggaran yang bersumber dari APBN dan memiliki mitra kerja di DPR. Namun, pengembangan investasi di Sabang membutuhkan forum koordinasi yang lebih luas dengan berbagai kementerian/lembaga. “Sebenarnya karakteristik kelembagaan BPKS dengan BP Batam itu persis sama. Kami sepenuhnya mengelola anggaran APBN, mitra kami komisi IV di DPR. Namun untuk mengakselerasi kegiatan investasi di kawasan ini, butuh diskusi, harmonisasi, dan forum bersama kementerian/lembaga lain,” ungkap Iskandar.