Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak memperoleh uang pesangon hingga 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja (UPMK) hingga 10 bulan upah, serta uang penggantian hak (UPH). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 232 ayat (1) menyebut pemberi kerja wajib membayar pesangon dan/atau UPMK serta UPH sesuai faktor pengali berdasarkan alasan PHK. Skema pesangon berjenjang mengikuti masa kerja: kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah; 1 hingga 2 tahun mendapat 2 bulan; 2 hingga 3 tahun mendapat 3 bulan; 3 hingga 4 tahun mendapat 4 bulan; 4 hingga 5 tahun mendapat 5 bulan; 5 hingga 6 tahun mendapat 6 bulan; 6 hingga 7 tahun mendapat 7 bulan; 7 hingga 8 tahun mendapat 8 bulan; dan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat maksimal 9 bulan upah. UPMK diatur dalam Pasal 232 ayat (3), mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 hingga 6 tahun sampai paling tinggi 10 bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih. Besaran akhir kompensasi bergantung pada faktor pengali sesuai alasan PHK. Dalam PHK karena efisiensi, akuisisi, atau penggabungan ketika pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, pesangon sebesar dua kali ketentuan standar. Untuk perusahaan yang tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, pailit, atau keadaan memaksa, pesangon dibayarkan sebesar satu kali ketentuan. Pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas dua kali pesangon dan satu kali UPMK. UU tersebut juga menetapkan sanksi bagi pengusaha yang sengaja tidak membayar hak-hak tersebut: pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV. Jika pelanggaran dilakukan perusahaan, dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Artikel menyebut denda kategori IV paling banyak Rp200 juta dan kategori VI maksimal Rp2 miliar.