JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku tengah merancang perubahan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendorong lebih banyak devisa hasil ekspor dikonversi ke rupiah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, perubahan aturan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konversi dollar AS yang masuk dari kegiatan ekspor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan dan pasar keuangan domestik. “Memang sedang dirancang perubahan aturan devisa hasil ekspor yang pada intinya adalah untuk mendorong konversi yang lebih tinggi bagi dollar AS yang masuk sebagai devisa hasil ekspor tersebut,” ujar Suahasil dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut dia, pemerintah ingin agar devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri dapat dikonversi dalam jumlah lebih besar sehingga memberikan penguatan bagi sektor keuangan Indonesia. “Kita ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi dan kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita,” katanya. Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan ketentuan baru mengenai DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Aturan mengenai DHE SDA tersebut telah mengalami tiga kali revisi dalam kurun waktu tiga tahun. Rencana perubahan terbaru ini menunjukkan pemerintah masih berupaya menyempurnakan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor, khususnya untuk meningkatkan konversi devisa yang masuk ke pasar keuangan domestik. Adapun pemerintah telah direvisi tiga kali dalam kurun waktu tiga tahun. Versi pertama aturan ini adalah Peraturan pemerintah (PP) Nomor I Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, atau Pengolahan SDA. Beleid tersebut kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban eksportir untuk memasukkan, menempatkan, dan menggunakan Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia guna memperkuat cadangan devisa dan ekonomi nasional. Selanjutnya, aturan itu kemudian direvisi ke Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 berlaku sejak sejak Maret 2025. Perubahan aturan tersebut diduga membawa semangat relaksasi pada tiap revisinya.