JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sanksi administratif dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) sepanjang 2026. OJK menjatuhkan denda total Rp1,5119 triliun kepada satu perusahaan dan sembilan perusahaan sekuritas. Sanksi terbesar, Rp1,5 triliun, dikenakan kepada PT Sinar Mas Tunggal. OJK juga membekukan izin seorang wakil penjamin emisi efek selama satu tahun dan memberikan peringatan tertulis kepada delapan tenaga penjualan sekuritas. Rincian sanksi dimuat dalam laporan “Transparansi Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via YTD 31 Oktober 2026”. Seluruh surat sanksi tersebut diterbitkan pada 16 Oktober 2026. Periode perdagangan yang diperiksa mencakup 12–19 Januari 2024, 21 Mei–15 Juli 2024, serta 18 Juli 2024–3 Februari 2026. OJK menyatakan penegakan hukum mempertimbangkan hasil pengawasan dan pemeriksaan, karakteristik dan keseriusan pelanggaran, serta peraturan yang berlaku. Selain denda Rp1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal, sembilan sekuritas dikenai denda total Rp11,9 miliar. Delapan perusahaan masing-masing didenda Rp1,4 miliar: PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital Sekuritas, dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia. PT RHB Sekuritas Indonesia dikenai denda Rp700 juta. OJK mengaitkan sanksi sekuritas dengan ketentuan program antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, serta pengendalian internal perusahaan efek. Delapan tenaga penjualan dari sekuritas terkait juga menerima peringatan tertulis: Fitra Sie, Sam Sahiry Rumamby Supit, Widya Halim, Suryadi, Morgan Gindo Wardana Simorangkir, Maria Retnowulan, Wahyu Suci Sugiarto, dan Baskara alias Karnen S. Sumber yang disebut artikel adalah publikasi resmi OJK mengenai rincian sanksi kasus perdagangan saham DSSA tahun 2026.