Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memastikan komitmen pemerintah membangun ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Indonesia saat ini menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional. Beleid itu disebut sebagai landasan pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI. Tingginya adopsi AI di Indonesia merupakan peluang besar meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, perkembangannya harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. “Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya saat gelaran Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10/2026). Menurutnya, pengaturan etika AI memberikan panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, serta kendali manusia menjadi penting dari kerangka kebijakan yang tengah disiapkan. Sementara, peta jalan AI nasional diarahkan mempercepat pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin perkembangan AI tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi menghasilkan manfaat besar bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional. Meutya menekankan Indonesia membutuhkan keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa membatasi ruang bagi pelaku industri, pengembang, dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI. Lebih jauh, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menjelaskan Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang disesuaikan dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang tersedia, dan menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan perkembangan teknologi. “Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine dalam gelaran yang sama.