JAKARTA, investor.id- Indonesia dan Republik Kongo membahas penguatan kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa (10/11/2026). Pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia. “Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Wamenhut Rohmat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026). .Koalisi ini mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan setiap negara produsen. Menurut Wamenhut, suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara. Di bidang ketertelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar. Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dapat menjadi rujukan teknis bagi kedua negara. Republik Kongo sebelumnya juga menyampaikan minat mempelajari SVLK, termasuk mekanisme ketertelusuran kayu. “Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Wamenhut. Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan kedua kementerian melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang terstruktur. Kerja sama tersebut mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan penginderaan jauh, dan praktik terbaik tata kelola hutan lestari. Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, terutama pada rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan gambut, Wamenhut mengajak Republik Kongo mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh. Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo menginisiasi ITPC sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018. Percepatan riset bersama, harmonisasi praktik pengelolaan, dan pembiayaan iklim yang inovatif diharapkan menjadikan ITPC pusat rujukan global bagi konservasi hutan tropis dan penurunan emisi. Wamenhut juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Melalui lembaga ini, Indonesia ingin memulai program konservasi mangrove bersama Republik Kongo, berbagi keahlian restorasi lahan basah, dan memberdayakan masyarakat pesisir. “Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkas Wamenhut.