Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan listrik negara Indonesia dan Korea Selatan, PT PLN (Persero) dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO), menghadapi persoalan serupa dalam mendorong transisi energi. Ketergantungan pada penjualan listrik, tekanan keuangan, hingga tarif listrik yang diatur pemerintah menjadi tantangan bagi kedua perusahaan untuk memperluas penggunaan energi terbarukan. Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan ketergantungan PLN terhadap subsidi dan kompensasi pemerintah membuat perusahaan memiliki ruang gerak terbatas untuk menjalankan transisi energi. Kondisi tersebut juga memengaruhi sikap PLN terhadap kehadiran sumber listrik terbarukan di luar pembangkit yang dikelolanya. Deon menyebut sekitar 30 persen pendapatan PLN berasal dari subsidi dan kompensasi pemerintah, sedangkan 70 persen lainnya berasal dari penjualan listrik. Situasi itu membuat PLN cenderung mempertahankan pangsa pasar penjualan listriknya. Semakin banyak pelanggan memenuhi kebutuhan listrik sendiri melalui energi terbarukan, semakin kecil potensi penjualan PLN. Hal itu antara lain tercermin dari pembatasan kuota pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Deon mengatakan ketergantungan terhadap subsidi dan kompensasi juga membatasi kemampuan keuangan PLN untuk membiayai investasi yang diperlukan, termasuk jaringan listrik. Ia menilai jaringan lebih banyak dipandang sebagai beban biaya, sementara pembangkitan dan penjualan listrik menghasilkan pendapatan. Dengan porsi subsidi dan kompensasi sekitar 30 persen dari pendapatan pada 2024 dan laba bersih sekitar 3 persen, kondisi itu dinilai berisiko jika dukungan pemerintah terganggu. IESR mengusulkan pembentukan unit pelaksana atau project management office yang melibatkan pemerintah dan PLN untuk mengelola program PLTS 100 gigawatt sekaligus mendorong perbaikan regulasi. Deon juga menilai kepastian lahan, daftar proyek yang transparan dan layak dibiayai, serta penghapusan kuota PLTS atap dapat membantu menarik investasi dan mempercepat pemanfaatan energi surya. Head of the Energy Market and Policy Solutions for Our Climate Gahee Han mengatakan KEPCO menghadapi persoalan serupa: pendapatan bergantung pada penjualan listrik, sementara tarif diatur ketat dan perusahaan berisiko kehilangan pelanggan ketika pesaing energi terbarukan menggunakan jaringan mereka. KEPCO juga menghadapi tekanan utang akibat kenaikan harga bahan bakar. Gahee menyebut kerja sama energi Indonesia-Korea yang disepakati pada April 2026 mencakup peluang teknologi baterai dan jaringan transmisi HVDC, tetapi kesiapan regulasi pasar listrik menjadi prasyarat untuk menarik investasi.