Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, daya beli masyarakat masih tertekan meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan. Salah satu indikasinya adalah menyusutnya rata-rata saldo tabungan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Dengan demikian dapat dikatakan pertumbuhan ini belum mampu memberikan kekuatan atau belum mampu menjamin tersedianya bahan makanan yang terjangkau,” kata Abdul dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Abdul menjelaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pada kuartal I-2026, belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk menjangkau kebutuhan pokok. Sebab, kenaikan pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tekanan daya beli juga terlihat dari perbandingan antara pertumbuhan upah dan inflasi pangan. Abdul menyebut, pertumbuhan upah pada 2026 cenderung datar, yakni sekitar 1,7 persen. Sementara itu, inflasi pangan bergejolak tercatat lebih dari 5 persen. Abdul mengatakan, tekanan terhadap daya beli turut tecermin dari penurunan rata-rata saldo rekening masyarakat dengan simpanan di bawah Rp 100 juta. Ia memaparkan, rata-rata saldo rekening kelompok tersebut sempat mencapai Rp 2,27 juta pada masa pandemi. Namun, jumlahnya kini turun menjadi Rp 1,66 juta. “Artinya kita makan tabungan, menguras tabungan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bahan-bahan makanan,” kata Abdul. Menurut dia, kondisi itu menunjukkan masyarakat semakin mengandalkan tabungan untuk menutup kebutuhan hidup, terutama untuk membeli bahan pangan. Abdul juga menyoroti besarnya porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Ia menyebut, sekitar 33 persen pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Angka itu, menurut Abdul, berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang memiliki porsi pengeluaran makanan relatif lebih rendah. “Ini sangat berbeda dengan negara-negara maju ya, yang porsi dari pendapatan untuk makanan itu relatif lebih rendah sekitar 9 persen. Misalnya seperti New Zealand atau negara-negara maju lainnya,” ujarnya. Ia menambahkan, besarnya pengeluaran untuk pangan membuat ruang bagi masyarakat untuk membiayai kebutuhan lain menjadi semakin terbatas. Abdul turut menyoroti posisi kelas menengah yang dinilai menghadapi tekanan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Padahal, menurut dia, kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, sejumlah komponen konsumsi, seperti restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi, menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan makanan dan minuman selain tembakau. Menurut Abdul, kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperhatikan daya beli kelas menengah melalui kebijakan stimulus. “Artinya kalau ingin menjaga ekonomi bisa tumbuh, maka berikanlah stimulus kepada kelas menengah. Karena selama ini kelas yang terhimpit adalah justru kelas menengah yang jauh dari program-program pemerintah,” katanya.