KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia menghadapi ujian setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan konsultasi terkait proposal perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Pengumuman tersebut memicu tekanan besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup anjlok 11,57% ke level 5.185,10 pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Chief Economist dan Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai tekanan terhadap IHSG masih berpotensi berlanjut. Meski demikian, koreksi tajam yang telah terjadi juga membuka peluang bagi pasar untuk mengalami pemulihan teknikal atau technical rebound. Menurut Rully, pengumuman MSCI kali ini lebih serius dibandingkan perkiraan risiko terburuk yang sebelumnya ia antisipasi. MSCI mengindikasikan proses reklasifikasi akan tetap berjalan kecuali terdapat bukti perbaikan signifikan dalam tata kelola dan mekanisme perdagangan saham Indonesia. Rully memperkirakan potensi keluarnya dana pasif mencapai sekitar US$3 miliar apabila Indonesia kehilangan status emerging market, berdasarkan bobot Indonesia yang tersisa sekitar 0,4% dalam MSCI Emerging Markets Index. Perkiraan itu belum memperhitungkan kemungkinan aksi jual investor institusional aktif yang menggunakan MSCI sebagai tolok ukur. Tekanan arus dana asing dapat berlanjut sebelum keputusan final MSCI pada Juni 2027. Saham berkapitalisasi besar dengan kepemilikan asing tinggi, terutama perbankan besar dan telekomunikasi, kemungkinan menghadapi tekanan jual. Rully mengatakan reformasi pasar modal perlu mencakup transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif. Langkah yang diumumkan sebelumnya antara lain keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, pengungkapan kategori investor lebih terperinci, identifikasi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, serta rencana menaikkan batas minimum free float menjadi 15%. Menurutnya, perhatian MSCI terutama tertuju pada dugaan perdagangan terkoordinasi dan belum terlihatnya bukti penegakan hukum yang memadai. Regulator perlu menunjukkan aturan diterapkan secara konsisten, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan mencegah praktik serupa terulang. Sanksi terhadap emiten dapat dibenarkan jika terbukti terlibat, dengan penjelasan mengenai pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab, dan proporsionalitas sanksi.