SELAMA ini, hilirisasi kerap dipahami sebagai pembangunan pabrik, pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, serta peningkatan ekspor produk industri. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan. NIlai tambah dari proses hilirisasi ini siapa yang paling banyak menikmatinya. Keberhasilan hilirisasi tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya jumlah pabrik, meningkatnya ekspor, atau besarnya investasi yang masuk. Hilirisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Jika bahan baku berasal dari desa, tetapi sebagian besar keuntungan dinikmati di luar desa, maka proses industrialisasi belum sepenuhnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Di sinilah pentingnya menempatkan desa sebagai titik awal strategi hilirisasi nasional. Desa bukan sekadar pemasok bahan mentah bagi industri perkotaan, melainkan pusat produksi, pengolahan, inovasi, dan kewirausahaan yang berpotensi membangun kekuatan ekonomi dari bawah. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman komoditas yang tersebar di wilayah perdesaan. Padi, jagung, kelapa, kopi, kakao, rempah-rempah, hortikultura, hasil peternakan, hingga produk perikanan merupakan sebagian dari potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Banyak petani masih menjual hasil panen dalam bentuk segar atau bahan mentah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, teknologi pengolahan, akses terhadap pembiayaan, dan jaringan pemasaran. Pada saat sama, produk olahan yang memiliki harga lebih tinggi justru diproduksi oleh pelaku usaha yang memiliki modal, teknologi, dan akses pasar yang lebih kuat. Akibatnya, desa sering kali menanggung risiko produksi, sementara keuntungan terbesar dari rantai nilai dinikmati oleh pihak lain. Petani menghadapi ketidakpastian cuaca, serangan hama, dan fluktuasi harga, tetapi tidak selalu memiliki posisi tawar untuk menentukan harga jual. Ketika panen melimpah, harga di tingkat produsen dapat tertekan karena produk mudah rusak dan tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Potensi Desa 2024 menunjukkan, 66.002 desa/kelurahan memiliki masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 84.276 wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang didata, sebanyak 23.300 memiliki produk unggulan, tetapi hanya 2.412 yang tercatat mengekspor produk unggulan tersebut ke luar negeri. Data ini menunjukkan besarnya basis produksi ekonomi lokal sekaligus ruang pengembangan orientasi pasar yang masih dapat diperluas. Perlu dicatat, angka tersebut menggambarkan kondisi wilayah administrasi desa/kelurahan, bukan jumlah desa yang seluruhnya berstatus desa secara administratif. Persoalannya bukan semata-mata bahwa masyarakat desa tidak mampu menghasilkan produk berkualitas. Masalahnya terletak pada belum terbangunnya ekosistem yang menghubungkan produksi, pengolahan, pembiayaan, standardisasi mutu, logistik, dan pemasaran secara terpadu. Karena itu, hilirisasi harus dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap desa. Desa tidak boleh terus-menerus ditempatkan di ujung paling bawah rantai pasok. Desa harus memperoleh kesempatan untuk menguasai tahapan ekonomi yang lebih produktif, sehingga sebagian nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Urgensi hilirisasi semakin besar ketika Indonesia berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional. BPS mencatat, perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada periode sama, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan sebesar 12,26 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan kumulatif. Angka tersebut menunjukkan pentingnya sektor berbasis sumber daya domestik dalam menopang aktivitas ekonomi, meskipun pertumbuhan sektoral saja belum cukup untuk membuktikan bahwa nilai tambah telah terdistribusi secara merata. Di sisi lain, industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional, dengan pangsa 18,50 persen pada semester I 2026 menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fakta ini menegaskan bahwa penguatan industri pengolahan merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia. Tantangannya adalah menghubungkan kedua sektor tersebut dengan lebih erat. Pertanian dan perikanan tidak boleh berhenti sebagai penyedia input murah bagi industri. Sebaliknya, produktivitas sektor primer harus menjadi fondasi bagi berkembangnya agroindustri, industri pangan, industri berbasis hasil perkebunan, serta berbagai usaha pengolahan yang melibatkan masyarakat lokal. Sebagai contoh, daerah penghasil kelapa tidak semestinya hanya mengandalkan penjualan kelapa dalam bentuk butiran. Kelapa dapat dikembangkan menjadi minyak kelapa, santan, gula kelapa, serat, arang aktif, dan berbagai produk turunan lainnya sesuai dengan kelayakan pasar dan ketersediaan teknologi. Demikian pula, kopi dapat diolah menjadi kopi sangrai, kopi bubuk, atau produk siap saji. Hasil perikanan dapat dikembangkan menjadi produk beku, ikan asap, makanan olahan, dan produk lain yang memenuhi standar keamanan pangan. Tentu, tidak semua tahapan pengolahan harus dilakukan di setiap desa. Produk yang membutuhkan investasi besar, teknologi kompleks, atau skala produksi tertentu dapat diolah di fasilitas bersama di tingkat kecamatan atau kabupaten. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa desa memiliki peran ekonomi yang lebih besar, baik melalui pengolahan awal, pengendalian mutu, penyimpanan, pengemasan, maupun kepemilikan usaha. Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar memindahkan lokasi pabrik dari kota ke desa. Hilirisasi adalah membangun kemampuan masyarakat desa untuk berpartisipasi lebih luas dalam rantai nilai, menguasai teknologi yang relevan, dan memperoleh bagian keuntungan yang lebih adil.