JAKARTA, investor.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, kegiatan ekonomi Indonesia senilai sekitar Rp 10.000 triliun belum tercatat dalam perhitungan ekonomi resmi. Nilai tersebut diperkirakan mencapai 30% hingga 40% dari produk domestik bruto (PDB). Hashim mengatakan, perkiraan itu mengacu pada data Bank Dunia mengenai kegiatan ekonomi di luar sektor formal. Besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dinilai membuat potensi penerimaan pajak belum tergarap maksimal. “Ternyata ekonomi kita 30% sampai 40% tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Hashim menyebut PDB Indonesia yang tercatat saat ini sekitar Rp 25.000 triliun. Namun, menurut dia, masih banyak transaksi usaha yang tidak masuk pencatatan resmi, terutama pembayaran tunai tanpa bukti transaksi. Ia mencontohkan pembayaran jasa potong rambut tanpa kuitansi. Menurut Hashim, transaksi semacam itu menjadi salah satu contoh kegiatan ekonomi yang sulit terpantau dalam sistem perpajakan. “Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia, ya dia charge fee, upah. Dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut,” ungkap Hashim. Hashim juga menyoroti transaksi tunai di sejumlah usaha, seperti warung makan, salon kecantikan, dan penyedia jasa perorangan. Menurutnya, kegiatan usaha yang tidak tercatat membuat pemerintah kesulitan menghitung potensi pajak secara menyeluruh. Untuk meningkatkan penerimaan negara, Hashim mendorong perbaikan sistem pencatatan dan pemungutan pajak. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat pengawasan transaksi ekonomi. Hashim menyebut, sistem pemungutan pajak digital dijadwalkan mulai diterapkan pada 9 November 2026. Pelaksanaannya akan melibatkan perbankan dan perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai, perbaikan pencatatan transaksi dapat meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi yang selama ini belum terjangkau administrasi perpajakan. Tambahan penerimaan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan program bantuan masyarakat.