Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah akan menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan ini akan melibatkan perbankan dan perusahaan fintech untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hashim menyebut bank pemerintah, bank swasta, serta platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak yang selama ini belum dipungut. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, IT, dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan transaksi sesuai ketentuan. Hashim menyebut rasio penerimaan negara baru mencapai 12 persen terhadap PDB, dibandingkan Kamboja 18 persen dan India 20 persen. Ia memperkirakan tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun jika rasio meningkat enam persen dari PDB, serta menargetkan rasio menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun. Ia juga menyinggung defisit APBN sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun dan menilai optimalisasi pajak serta bea cukai dapat memperbaiki kondisi fiskal.