JAKARTA, investor.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpeluang menghasilkan surplus sebesar Rp 900 triliun. Prediksi ini dengan catatan, pemerintah dapat memacu pendapatan dari sektor-sektor berpotensial yang selama ini belum dipungut pajak. Dia mencermati rasio penerimaan negara yang hanya mencapai 12% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dari Afrika (16%), Kamboja (18%), dan India (20%). Hashim memandang Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar dari Kamboja. Namun, penerimaan negara Indonesia masih di bawah Kamboja. “Kita sekarang kurang pungut Rp 1.500 triliun. Defisit APBN kita antara Rp 500-600 triliun. Kalau aparat pajak dan bea cukai bekerja (dengan baik), seharusnya (rasio penerimaan negara) Indonesia seperti Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun,” ungkap Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Menurutnya, bila pemerintah mampu mengumpulkan penerimaan negara seperti yang dilakukan Kamboja, maka Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Gap 6% rasio penerimaan negara Indonesia dengan Kamboja setara Rp 1.500 triliun. Menurut Hashim masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara memadai dalam sistem formal atau ekonomi abu-abu. Bila pemerintah bisa mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor tersebut maka akan memberikan angin segar ke penerimaan negara. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dipungut pajak lebih besar adalah dari sisi digital. “Pemerintah Prabowo-Gibran sudah ambil langkah-langkah untuk menanggulangi masalah ini. Perpres (Peraturan Presiden)-nya sudah keluar, yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik, akan dipakai semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku,” tutur Hashim. Dia juga mencermati tingginya aktivitas ekonomi informal yang belum tercatat secara memadai dalam sistem formal atau ekonomi abu-abu. Bila pemerintah bisa mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor tersebut maka akan memberikan angin segar ke penerimaan negara. “Ini akan memperbaiki situasi fiskal kita yang dianggap lemah oleh pengamat-pengamat luar negeri dan sebagainya, karena kita dianggap kurang mampu, kurang berdaya.” kata dia.