Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo meminta pengusaha anggota Kadin segera menghentikan praktik manipulasi saham atau goreng saham. Permintaan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Ia menyoroti saham gorengan hasil praktik manipulasi harga umumnya memiliki jumlah saham beredar (free float) yang terbatas dengan rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio/PER) yang tidak masuk akal. "Saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan karena pemerintah sudah berkehendak untuk menindak tegas," ujar Hashim. Praktik manipulasi harga ini memicu perhatian serius dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Imbasnya, MSCI mengusulkan penurunan kelas (reklasifikasi) Indeks MSCI Indonesia dari status negara berkembang (emerging market) menjadi pasar modal (standalone market). Terkait persoalan ini, Hashim mengaku diminta langsung oleh kakak kandungnya, Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan memitigasi masalah tersebut. Hashim mengingatkan jika bursa saham Indonesia benar-benar turun kasta menjadi standalone market, pasar modal domestik akan mengering akibat ditinggal oleh investor asing. Hengkangnya aliran modal asing tersebut dinilai akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Bahkan, Hashim memproyeksikan mata uang Garuda bisa merosot tajam hingga menyentuh Rp22.000 per dolar AS. "Kalau itu terjadi, rupiah bisa Rp21 ribu-Rp22 ribu (per dolar AS). Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia," ujar Hashim. Sebagai pelaku pasar modal yang juga memiliki portofolio investasi, Hashim memandang serius akan isu ini. Ia menyebut sekarang terdapat 32,7 juta warga Indonesia pemilik rekening efek (brokerage account) yang merasa tidak puas akibat nilai saham mereka ikut menyusut. "Kita harus jujur. Saya kira hampir setiap anggota Kadin ikut beli saham, betul? Kalian tidak puas kan? Betul? Termasuk saya. Saya juga punya saham di perusahaan publik. Saya tidak puas maka pemerintah hendaknya memperhatikan masalah ini," ujar Hashim.