Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan pembentukan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK), mulai dari sektor kesehatan, pariwisata, hingga teknologi pangan, untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Selain itu, Bobby mengusulkan pembentukan kawasan industri yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi maupun badan usaha milik daerah (BUMD). “Dan juga ada KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD [badan usaha milik daerah] kami,” kata Bobby saat peresmian Desk Investasi di Medan, Senin (9/11/2026). Menurut Bobby, pembentukan KEK dan kawasan industri tersebut dapat membuka peluang investasi baru di Sumut. Dia menargetkan realisasi investasi daerah mencapai Rp100 triliun per tahun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Namun, berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, realisasi investasi hingga kuartal III/2026 baru mencapai sekitar Rp37 triliun. Bobby berharap usulan pembentukan kawasan tersebut dapat direalisasikan sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan investasi di Sumut. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Menurutnya, pengembangan kawasan industri dan KEK perlu diperluas untuk meningkatkan realisasi investasi. “Saya rasa juga memang Sumatra Utara ini harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan, baik kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus. Itu memang harus kita buka sebagai salah satu strategi dalam menaikkan investasi,” kata Todotua. Dukungan tersebut disampaikan dalam peresmian Desk Investasi Sumut yang dipimpin oleh Todotua. Fasilitas ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi penanaman modal, membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi investor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. Desk Investasi berlokasi di Kantor DPMPTSP Sumut. Kegiatannya mencakup pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, serta koordinasi pengawasan penanaman modal. Fasilitas tersebut juga akan menangani indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha.