JAKARTA, KOMPAS.com - Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia Agung Pamungkas menguraikan, empat isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pertama, kemampuan untuk bisa menemukan, mengakses, dan membagikan informasi di web. "Menurut kami adalah merupakan hal yang sangat mendasar. Membatasi platform untuk secara bebas membagikan tautan atau cuplikan atau snippet berisiko menimbulkan hambatan yang besar," kata Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Agung menjelaskan pemberlakuan pungutan atas tautan tidak akan memberikan pilihan lain bagi Google selain menghentikan pengindeksan (crawling), pengindeksan ulang, dan pendistribusian berita Indonesia kepada para pengguna lokal. Isu krusial kedua yakni perlindungan otonomi kreator dan mekanisme pasar. Untuk itu, Google mendorong DPR untuk melindungi perjanjian sukarela yang berbasis mekanisme pasar. "Memaksa para pemegang hak di bidang musik dan berita untuk berkontrak melalui satu lembaga kolektif tunggal justru menurut kami berisiko mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, dan menghambat masuknya investasi global," ujar Agung. Ketiga, Google Indonesia menyoroti posisi platform sebagai Perantara (Intermediary). Secara hukum maupun teknis, platform bertindak sebagai perantara dan tidak berada pada posisi untuk menentukan hak yang melekat pada masing-masing konten secara individual atau menggantikan peran pengadilan. Google menekankan pentingnya mempertahankan perlindungan hukum berdasarkan mekanisme pemberitahuan dan tindakan (notice and action) yang telah diakui secara global, guna memastikan pemegang hak cipta tetap memegang kendali untuk mengajukan keberatan. Poin keempat, mendorong Inovasi AI yang seimbang. Agung menyebutkan, Model AI mutakhir membutuhkan kumpulan data multimodel dalam skala besar yang mencakup miliaran halaman web terindeks di internet. Menurut Google, penerapan lisensi wajib secara teknis tidak memungkinkan, dan pembatasan pelatihan AI dari data lokal justru akan menurunkan tingkat kefasihan bahasa Indonesia serta menciptakan hambatan bagi para pengembang (developer) dalam negeri. "Oleh karena itu bapak ibu dewan yang terhormat kami sangat mendorong diterapkannya pengecualian text and data mining atau penambangan text dan data yang jelas yang disertai kemampuan standar untuk menolak training seperti robot TXT," ujar Agung.