Saat ini, pemegang saham BEI merupakan anggota bursa yang terdiri dari perusahaan-perusahaan sekuritas. Jeffrey bilang, anggota bursa sebagai pendiri atau founders BEI akan menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari tahap awal proses demutualisasi tersebut. "Pembagian dividen ini tentunya menjadi hal yang BEI prioritaskan, tanpa penundaan untuk pelaksanaannya secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembagian dividen menjadi salah satu agenda yang akan kami mintakan persetujuan dalam RUPSLB yang digelar 28 Oktober 2026," kata Jeffrey dalam rilis yang diterima KONTAN, Rabu (28/10/2026). Jeffrey menegaskan, inisiasi dan teknis pelaksanaan rencana pembagian dividen tidak dilakukan BEI secara terpisah dari proses perencanaan dan pengawasan regulator. BEI pun telah berkoordinasi dengan OJK dengan memasukkan rencana pembayaran dividen ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BEI untuk 2027. RKAT tersebut harus memperoleh persetujuan OJK. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian dividen akan mengikuti proses persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Jeffrey menambahkan, proses demutualisasi juga tidak boleh menyimpang dari amanat UUP2SK, khususnya dalam menjaga independensi BEI secara tegas dan konsisten. Untuk itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI yang akan digelar hari ini (28/10/2026) menjadi salah satu tahapan penting untuk meminta persetujuan pemegang saham atas agenda pembagian dividen tersebut. Meski demikian, besaran dividen yang akan diberikan BEI dan nilai yang akan diterima masing-masing anggota bursa belum disebutkan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja Revisi UUP2SK sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur demutualisasi BEI, pun menyambut baik rencana pembagian dividen ini. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi insentif bagi para pemegang saham BEI sekaligus memberikan dorongan bagi perusahaan sekuritas untuk mendukung reformasi pasar modal Indonesia. Ia menambahkan, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik beserta jajaran direksi telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan mandat demutualisasi dan menginisiasi pembagian dividen sesuai ketentuan yang berlaku, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa. Proses ini menjadi bagian dari agenda penguatan pasar modal sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Rencana pembagian dividen perdana tersebut menjadi salah satu langkah yang berkaitan dengan perubahan itu. Bagi anggota bursa, dividen dapat menjadi manfaat finansial dari kepemilikan saham BEI. Sedangkan bagi industri pasar modal, proses demutualisasi menjadi bagian dari upaya menjalankan reformasi sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Dengan agenda pembagian dividen yang akan dibahas dalam RUPSLB, perhatian berikutnya tertuju pada keputusan pemegang saham, persetujuan RKAT oleh OJK, serta rincian pelaksanaan pembagian dividen yang akan ditetapkan kemudian.