Gejolak politik dan ketidakpastian regulasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menekan persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia. Gejolak paling panas tahun ini adalah penyadapan Prabowo hingga isu pemakzulan Gibran, bahkan niat pengunduran dirinya sebelum dimakzulkan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat investor menahan ekspansi hingga menunda keputusan untuk merealisasikan proyek investasi baru. Padahal, pemerintah menargetkan total investasi sekitar Rp 13.032,8 triliun hingga 2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, gejolak politik dan regulasi memang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia dalam jangka pendek. Meski demikian, potensi pasar dan peluang penciptaan nilai tambah masih menjadi daya tarik Indonesia bagi investor dalam jangka panjang. Menurut David, laju pertumbuhan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) saat ini cenderung stagnan. Bahkan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), FDI tercatat turun 12,7% secara tahunan atau year on year (YoY). Sementara itu, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan FDI tumbuh 23,6% YoY pada kuartal II-2026. Perbedaan tren kedua data tersebut mengindikasikan adanya kehati-hatian investor, terutama dalam melakukan investasi ulang atau reinvestasi di Indonesia. David mengatakan, kondisi ini berpotensi membuat industri yang sudah beroperasi di Indonesia mengalami stagnasi karena terbatasnya ekspansi dan penambahan investasi baru. Untuk itu, kepastian regulasi dan kemudahan berusaha menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan FDI, terutama dalam jangka pendek. Meski demikian, fundamental ekonomi jangka panjang yang stabil tetap menjadi modal utama Indonesia dalam menjaga prospek investasi. "Sehingga prospek perbaikan tren investasi tetap terbuka," ujarnya kepada Kontan, Rabu (11/11/2026). Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, polemik politik dapat menjadi biaya ekonomi bagi investor. Sebab, investor harus menghitung ulang kelayakan proyek ketika proses perizinan tersendat atau kontrak sulit ditegakkan. Padahal, realisasi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal III-2026 tercatat tumbuh 27,5% secara tahunan menjadi Rp 270,2 triliun. Namun, menurut Rizal, angka realisasi tersebut lebih mencerminkan pelaksanaan keputusan investasi yang telah diambil sebelumnya. Sementara itu, dampak gejolak politik terkini akan lebih dahulu terlihat pada komitmen investasi untuk proyek-proyek baru. Ia memperingatkan, risiko terhadap investasi akan meningkat tajam apabila demonstrasi sampai mengganggu aktivitas produksi dan logistik. Risiko juga semakin besar jika pemerintah mengubah aturan tanpa memberikan masa transisi yang jelas bagi pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana peningkatan batas konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke rupiah dari 50% menjadi 100%. Menurut Rizal, kebijakan tersebut berpotensi membantu kebutuhan modal kerja eksportir. Namun, kepastian mengenai tanggal pemberlakuannya tetap diperlukan agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan arus kas dengan baik. Selain itu, kepastian implementasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) juga masih dinantikan calon investor di sektor keuangan. Tenggat penyusunan aturan pelaksana PFII sendiri jatuh pada Februari 2027. Rizal menjelaskan, dalam jangka pendek, ketidakpastian politik dan regulasi cenderung membuat investor menunda keputusan investasi untuk proyek baru maupun pencairan modal. Jika ketidakpastian berlangsung berkepanjangan, investor juga berpotensi meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko investasi di Indonesia. Bahkan, proyek yang tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan investasi dapat diperkecil skalanya atau dialihkan ke negara lain. "Di situlah Indonesia berisiko kehilangan investasi produktif, lapangan kerja, dan peluang alih teknologi," jelas Rizal. Untuk diketahui, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah polemik politik dan kebijakan mewarnai perjalanan pemerintahan. Salah satu yang cukup menonjol adalah gelombang demonstrasi Indonesia Gelap pada Februari 2025 yang dipicu kebijakan efisiensi anggaran, serta penolakan revisi UU TNI pada Maret 2025 yang memunculkan kekhawatiran mengenai perluasan peran militer di ranah sipil. Gejolak politik kembali memuncak pada Agustus 2025 melalui demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Aksi tersebut awalnya dipicu polemik tunjangan dan fasilitas anggota DPR, kemudian meluas setelah meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob. Demonstrasi berujung kerusuhan di sejumlah wilayah dan menjadi salah satu ujian stabilitas politik pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, pemerintah juga menghadapi kritik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, serta pemangkasan transfer ke daerah. Berbagai persoalan tersebut memunculkan perdebatan mengenai prioritas belanja pemerintah, efektivitas kebijakan, dan konsistensi arah pembangunan. Dari sisi pemerintahan, perombakan kabinet dan pergantian sejumlah pejabat strategis turut menjadi perhatian. Sementara itu, dinamika politik terbaru pada November 2026, termasuk polemik posisi Wakil Presiden Gibran dan hubungan politik Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo, menambah sorotan terhadap stabilitas politik pemerintahan. Berbagai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia. Bagi investor asing, stabilitas politik, kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan keberlanjutan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting sebelum merealisasikan investasi jangka panjang. Jika ketidakpastian terus berlangsung, investor berpotensi menunda ekspansi, menahan reinvestasi, bahkan mengalihkan proyek baru ke negara lain.