Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana penerapan pajak digital mulai 9 November 2026 masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah juga masih mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat. Airlangga menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Menurut dia, pemerintah masih membahas lebih lanjut rencana penarikan pajak atas transaksi digital. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah potensi kebijakan tersebut memengaruhi daya beli masyarakat. Airlangga turut menyinggung kemungkinan penerapan pajak terhadap sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, tetapi belum menjelaskan mekanisme pemungutannya. Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan mulai menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Ia menyebut bank pemerintah dan swasta, perusahaan fintech, serta platform e-commerce akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak transaksi digital.