DOMPU, KOMPAS.com - Sebanyak 5.389 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menerima kenaikan gaji mulai November 2026. Secara umum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menetapkan batas penghasilan minimum sebesar Rp 750.000 per bulan. Namun, besaran kenaikan yang diterima setiap pegawai berbeda, bergantung pada penghasilan sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, mengatakan, penyesuaian penghasilan tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. "Kami menerapkan tiga skema penyesuaian berdasarkan besaran penghasilan yang diterima pegawai sebelumnya," ujarnya, Rabu (11/11/2026), dilansir dari Antara. Ada Kenaikan Gaji hingga 20 Persen Skema pertama kenaikan penghasilan PPPK Paruh Waktu di Dompu yaitu pegawai yang sebelumnya menerima penghasilan di bawah Rp 700.000 akan dinaikkan menjadi Rp 750.000 per bulan. Kedua, pegawai dengan penghasilan sebelumnya antara Rp 700.000 hingga Rp 1 juta akan mendapatkan kenaikan sebesar 20 persen. Sementara itu, pegawai yang menerima penghasilan lebih dari Rp 1 juta akan memperoleh kenaikan sebesar 10 persen. "Adapun pegawai dengan penghasilan di atas Rp 1 juta mendapatkan kenaikan sebesar 10 persen," katanya. Penyesuaian ini berlaku bagi PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga pendukung pendidikan, hingga pegawai administrasi dan teknis. Berlaku Mulai November 2026 Syahroni menjelaskan, proses penyesuaian surat keputusan (SK) kenaikan penghasilan akan dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM). Penghasilan baru tersebut direncanakan mulai diterima pada November 2026, menyesuaikan dengan penerbitan SK masing-masing pegawai. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk membayar penghasilan 5.389 PPPK Paruh Waktu di Dompu juga meningkat. Pada 2026, kebutuhan anggaran yang semula sebesar Rp 17,38 miliar telah naik menjadi Rp 27 miliar. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp 51 miliar. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.