JAKARTA. Pelaku usaha rokok elektronik menyoroti keberlangsungan industri vape legal setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terbaru terkait rokok elektronik. Asosiasi menilai kebijakan terhadap vape perlu tetap membedakan produk legal yang berizin dengan penyalahgunaan vape untuk narkotika. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, penyamarataan antara vape legal dan vape yang disalahgunakan untuk narkotika berpotensi menimbulkan dampak terhadap pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. “Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, dampak tersebut tidak hanya menyangkut keberlangsungan usaha, tetapi juga dapat merembet ke penyerapan tenaga kerja, investasi hingga penerimaan negara. “Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” jelasnya. Budiyanto bilang, efektivitas kebijakan terhadap vape semestinya diukur dari kemampuan pemerintah mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Di sisi lain, penataan industri vape legal dinilai perlu dilakukan secara proporsional agar pemberantasan narkotika tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan. “Posisi APVI jelas: tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” ujarnya. Kekhawatiran serupa disampaikan pelaku usaha vape di daerah. Zay, penjual vape di Banjarmasin yang telah berkecimpung di industri tersebut selama delapan tahun, mengaku khawatir apabila kebijakan berujung pada pelarangan secara menyeluruh. “Khawatir, jangan sampai dilarang menyeluruh. Soalnya pasti berpengaruh besar, kasihan pelaku usaha dan pegawainya,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menyoroti skala ekonomi industri rokok elektronik di Indonesia. Dalam FGD Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kemenperin menyebut terdapat sekitar 200 perusahaan rokok elektronik yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Adapun nilai investasi yang telah terbentuk mencapai sekitar Rp 31 triliun. Sementara itu, devisa ekspor dari industri tersebut tercatat mencapai US$ 518 juta. “Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp 2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie. Kemenperin berpandangan, pengaturan rokok elektronik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, bukan melalui pelarangan secara menyeluruh.