KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri rokok elektrik atau vape menghadapi tekanan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Pelaku usaha menilai fatwa tersebut berpotensi memengaruhi permintaan konsumen hingga keberlangsungan industri vape legal. Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan mengatakan, pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam memberikan pandangan keagamaan. Namun, dampak terhadap industri perlu dilihat dengan mempertimbangkan bukti ilmiah, kepastian hukum, serta aspek sosial dan ekonomi. "Perlu dibedakan antara fatwa sebagai pandangan keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum positif. Fatwa MUI tidak serta-merta menjadikan kegiatan produksi, perdagangan, maupun penggunaan rokok elektrik sebagai tindakan yang dilarang oleh negara," ujar Paido kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Menurut dia, rokok elektrik saat ini telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang masuk dalam pengaturan, pengawasan, dan pemungutan cukai pemerintah. Karena itu, keberlangsungan industri vape perlu tetap dilihat berdasarkan kerangka regulasi nasional yang berlaku. Paido menjelaskan, penerbitan fatwa juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, keputusan konsumen, serta kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri vape. Meski begitu, AKVINDO belum dapat memperkirakan besaran penurunan penjualan maupun potensi kehilangan tenaga kerja akibat penerbitan fatwa tersebut. "Yang perlu diperhatikan adalah efek berantai terhadap ekosistem usaha, mulai dari produsen, distributor, importir, pelaku UMKM, toko ritel, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilannya pada sektor ini," katanya. AKVINDO juga mengkhawatirkan tekanan terhadap produk vape legal justru mendorong konsumen beralih ke pasar ilegal. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Paido bilang, perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua kepentingan tersebut dapat berjalan beriringan melalui regulasi berbasis bukti ilmiah, pengawasan ketat, perlindungan anak, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Senada, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menjelaskan, perlu ada pembedaan antara industri vape legal dengan penyalahgunaan produk vape untuk narkotika. "Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya," ujar Budiyanto, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, penyamarataan vape legal dan ilegal dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dampaknya berpotensi merembet ke penyerapan tenaga kerja, investasi hingga penerimaan negara. "Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan," jelasnya. Budiyanto berharap penataan industri vape tetap dilakukan secara proporsional. Dia menilai kebijakan terhadap vape semestinya berfokus pada pencegahan penyalahgunaan, perlindungan anak, serta penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika. "Posisi APVI jelas: tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal," ujarnya. Kekhawatiran tersebut juga dirasakan pelaku usaha di daerah. Zay, penjual vape di Banjarmasin yang telah berkecimpung di industri tersebut selama delapan tahun, mengaku khawatir jika kebijakan berujung pada pelarangan secara menyeluruh. "Khawatir, jangan sampai dilarang menyeluruh. Soalnya pasti berpengaruh besar, kasihan pelaku usaha dan pegawainya," katanya. Di sisi lain, skala ekonomi industri vape juga cukup besar. Dalam FGD Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat sekitar 200 perusahaan rokok elektronik yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Nilai investasi yang telah terbentuk mencapai sekitar Rp31 triliun, sedangkan devisa ekspor industri rokok elektronik tercatat mencapai US$ 518 juta. "Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN," ujar Yogie. Kemenperin berpandangan, pengaturan rokok elektronik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, bukan melalui pelarangan secara menyeluruh.