JAKARTA. Industri rokok elektrik atau vape kembali menghadapi tekanan. Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) menilai penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi permintaan hingga keberlangsungan usaha di sektor tersebut. Ketua AKVINDO Paido Siahaan mengatakan pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam memberikan pandangan keagamaan. Namun, menurut dia, kebijakan yang berpotensi memengaruhi suatu industri perlu mempertimbangkan bukti ilmiah, kepastian hukum, serta dampak sosial dan ekonomi. "Perlu dibedakan antara fatwa sebagai pandangan keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum positif. Fatwa MUI tidak serta-merta menjadikan kegiatan produksi, perdagangan, maupun penggunaan rokok elektrik sebagai tindakan yang dilarang oleh negara," ujar Paido kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Dia menegaskan, industri rokok elektrik saat ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang telah menjadi objek pengaturan, pengawasan, dan pemungutan cukai oleh pemerintah. Karena itu, AKVINDO menilai keberlangsungan industri rokok elektrik perlu dilihat berdasarkan kerangka regulasi nasional yang berlaku. Paido juga menyebut fatwa tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, keputusan konsumen, serta kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri vape. Meski demikian, AKVINDO belum dapat memperkirakan besaran penurunan penjualan maupun potensi kehilangan tenaga kerja akibat penerbitan fatwa tersebut. "Yang perlu diperhatikan adalah efek berantai terhadap ekosistem usaha, mulai dari produsen, distributor, importir, pelaku UMKM, toko ritel, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilannya pada sektor ini," katanya. Di sisi lain, AKVINDO mengkhawatirkan tekanan terhadap produk vape legal justru dapat mendorong konsumen beralih ke pasar ilegal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan pengawasan terhadap mutu, keamanan produk, maupun kepatuhan cukai. Paido menilai perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi tidak harus dipertentangkan. Menurut dia, kedua kepentingan tersebut dapat berjalan beriringan melalui regulasi berbasis bukti ilmiah, pengawasan ketat, perlindungan anak, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. "Kami berharap pemerintah tetap mengedepankan pendekatan regulasi yang proporsional, bukan mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen maupun pelaku industri," pungkasnya.