Indonesia berpotensi kehilangan keuntungan besar dari perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akibat praktik ekspor yang masih melalui negara perantara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai, Indonesia seharusnya mengekspor CPO secara langsung ke negara tujuan akhir agar memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan menikmati nilai tambah perdagangan komoditas unggulan tersebut. Ia menyoroti pola perdagangan sejumlah komoditas strategis Indonesia, seperti kelapa sawit, nikel, dan timah, yang sebagian ekspornya masih melewati negara tetangga sebelum sampai ke pembeli akhir. "Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli di Batam, Rabu (4/11/2026) seperti dikutip dari Antara. Zulkifli mencontohkan adanya selisih harga yang cukup besar dalam perdagangan CPO Indonesia dengan negara tetangga. Menurut dia, selisih tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang semestinya bisa diperoleh jika perdagangan dilakukan langsung ke pasar tujuan. "Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujarnya. Menurut Zulkifli, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut mekanisme perdagangan, melainkan juga kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Ia menilai, Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis seharusnya memiliki posisi tawar lebih kuat dalam perdagangan internasional, bukan justru menyerahkan sebagian potensi keuntungan kepada negara perantara. Zulkifli juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. "Kalau ada apa-apa, kita Indonesia, yang rugi," katanya. Ia turut menyinggung sorotan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Menurut Zulkifli, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan nasional. Ia mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain perdagangan komoditas, Zulkifli menyoroti persoalan ketahanan pangan nasional yang masih menghadapi ketergantungan impor sejumlah komoditas, seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam. Menurut dia, ketergantungan tersebut perlu diatasi dengan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan manajemen produksi. "Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," katanya.