JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat menambah ketidakpastian politik di Indonesia dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menilai, ketidakpastian terkait proses pengunduran diri dan penentuan pengganti wakil presiden berpotensi meningkatkan premi risiko Indonesia hingga 2027. Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata pengunduran diri Gibran, melainkan kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi politik yang dapat memengaruhi kepemimpinan ekonomi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah. Ketidakpastian tersebut juga membuat pasar harus menghadapi proses politik yang belum memiliki kepastian waktu penyelesaian. Meski demikian, Irman menilai gangguan kelembagaan masih dapat dikelola selama Presiden Prabowo Subianto tetap menjalankan pemerintahan, serta susunan kabinet, anggaran yang telah disahkan, dan kebijakan yang berlaku tidak mengalami perubahan. "Persoalan utamanya bukanlah pengunduran diri itu sendiri, melainkan apakah penataan ulang koalisi akan mengubah kepemimpinan ekonomi atau komitmen kebijakan yang telah ditetapkan," kata Irman dalam analisisnya, Selasa (9/11/2026). Pada pembukaan perdagangan Rabu (11/11), rupiah dibuka melemah ke level Rp 18.115 per dollar AS. Posisi tersebut melemah 53 poin atau sekitar 0,29 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 18.062 per dollar AS. Irman menjelaskan, pasar akan mencermati sosok pengganti wakil presiden dan proses politik di parlemen. Kedua hal tersebut dapat menjadi indikator soliditas koalisi pemerintahan dan arah kebijakan ekonomi ke depan. Apabila proses penentuan pengganti berlangsung melalui konsensus, hal itu dapat mencerminkan kekompakan koalisi dan keberlanjutan kebijakan. Sebaliknya, pemungutan suara yang kompetitif berpotensi memperlihatkan perpecahan politik, meningkatkan ketidakpastian, dan memicu penataan ulang koalisi. Menurut Irman, premi risiko Indonesia akan lebih banyak dipengaruhi oleh sosok pengganti dan konfigurasi koalisi dibandingkan kekosongan jabatan wakil presiden itu sendiri. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Manurutnya, investor berpotensi menunda investasi dan belanja, sementara minat investor asing terhadap aset-aset Indonesia dapat berkurang. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan aktivitas lindung nilai atau hedging dalam dollar AS di dalam negeri. "Ketidakpastian semacam itu dapat menunda investasi dan belanja, mengurangi minat asing terhadap aset-aset Indonesia, serta meningkatkan aktivitas lindung nilai (hedging) dalam dolar AS di dalam negeri," kata Irman. Dampaknya, lanjut Irman, rupiah berisiko mengalami tekanan, selisih imbal hasil obligasi pemerintah berpotensi melebar, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) dapat meningkat. Di tengah risiko domestik tersebut, tekanan eksternal juga masih membayangi stabilitas rupiah. Irman menilai, kuatnya data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) membuka peluang bagi bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang pelonggaran kondisi keuangan global, termasuk menahan penurunan biaya pendanaan dalam dollar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury).