JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengkritik rencana pemindahan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan berpotensi menimbulkan inefisiensi. Wijayanto menilai, mekanisme pembayaran gaji PNS yang selama ini berjalan tidak perlu diubah hanya untuk memberikan peran tambahan kepada KDMP. “Tidak ada urgensinya. Sesuatu yang selama ini sudah berjalan baik, diubah hanya untuk memberi peran bagi KDMP. Ini menciptakan inefisiensi luar biasa,” kata Wijayanto kepada Kompas.com Minggu (18/10/2026) Ia menyarankan agar rencana tersebut dibatalkan dan pemerintah tidak menerapkan kembali mekanisme yang dinilainya sebagai kemunduran.