JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah, selain mengancam lingkungan dan kesehatan. Para ekonom dan organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah memperkuat pencegahan, melindungi warga terdampak, meninjau perizinan usaha, dan memulihkan ekosistem gambut. Teguh Yudo Wicaksono, pakar ekonomi makro, analis kebijakan, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia, memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 167 triliun hingga pertengahan Oktober 2026. Jika pola kebakaran pada sisa musim menyerupai 2015 dan 2019, kerugian sepanjang musim berpotensi mencapai Rp 204 triliun atau sekitar 0,79 persen PDB. Estimasi Rp 167 triliun setara sekitar 0,65 persen PDB nominal Indonesia pada 2026. Menurut perhitungan Teguh, sektor pertanian diperkirakan menanggung kerugian sekitar Rp 50 triliun. Kerugian sektor kehutanan dan nilai emisi karbon masing-masing diperkirakan Rp 41 triliun. Perhitungan menggunakan pendekatan benefit transfer dengan mengadaptasi penelitian terdahulu, termasuk kajian Bank Dunia tentang kebakaran hutan Indonesia pada 2015. Angka tersebut merupakan estimasi pemodelan, bukan kerugian yang seluruhnya telah diverifikasi lewat pencatatan resmi pemerintah. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 berada pada rentang Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun. Estimasi tertinggi setara 49,1 persen proyeksi PDRB Kalimantan Tengah 2026 dan dapat meningkat jika kebakaran meluas hingga akhir tahun. Perhitungan CELIOS mencakup kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas ekonomi, dan biaya kesehatan akibat paparan asap.