JAKARTA, investor.id – Ketiadaan cetak biru (blueprint) ekonomi yang komprehensif dinilai menjadi salah satu hambatan terbesar dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kebijakan antarlembaga berjalan tanpa arah yang terintegrasi, berisiko menimbulkan benturan kepentingan, hingga membuat alokasi anggaran negara menjadi tidak optimal. Penilaian tersebut disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli saat menjadi narasumber dalam acara CORE Media Discussion di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/10/2026). Dipo menyoroti proses perumusan hingga eksekusi kebijakan ekonomi nasional yang dinilai belum terintegrasi secara utuh. Tanpa pemetaan menyeluruh, program-program pemerintah rentan berjalan secara parsial. Ia mengatakan salah satu masalah utama ekonomi Indonesia adalah tidak memiliki blueprint yang komprehensif. Menurut Dipo, Indonesia membutuhkan kejelasan arah pembangunan ekonomi secara makro. Peta jalan diperlukan agar instrumen kebijakan fiskal, strategi investasi, hingga program sektoral kementerian bergerak menuju satu target pembangunan yang seragam. Dipo mengatakan setiap instansi pemerintah cenderung bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi matang. Setiap lembaga membuat kebijakan berdasarkan pendekatan dan sasaran berbeda sehingga kehilangan keselarasan dalam satu kerangka pembangunan nasional. Ketidaksinkronan itu menjadi persoalan ketika pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar kepada berbagai kementerian maupun proyek strategis. Besarnya penyerapan anggaran belanja negara, menurutnya, tidak otomatis mencerminkan efektivitas output maupun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dipo juga menilai ketiadaan cetak biru ekonomi memicu potensi gesekan dan benturan kewenangan antarlembaga. Kebijakan satu kementerian dapat bertolak belakang atau saling menegasikan kebijakan kementerian lain. CORE Indonesia mendesak pemerintah merumuskan arah pembangunan ekonomi yang komprehensif serta memperkuat koordinasi antarkementerian agar alokasi anggaran dan pelaksanaan program saling mendukung. Artikel juga menyoroti bahwa lemahnya sinkronisasi kebijakan antarkementerian menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Peta jalan jangka panjang yang terintegrasi dibutuhkan untuk mendukung kesinambungan program seperti hilirisasi industri, transisi energi hijau, ketahanan pangan, dan efisiensi rantai pasok. Tanpa blueprint nasional, alokasi APBN berisiko terserap untuk program jangka pendek yang tumpang tindih.