JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah perlu terus mengoptimalkan penerbitan Panda Bond, obligasi global berdenominasi Renminbi China (RMB/CNY) sebagai alternatif pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini tidak hanya memperluas basis investor global, tetapi juga dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap volatilitas dolar Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah dua kali menerbitkan Panda Bond sepanjang 2026. Penerbitan pertama dilakukan pada 23 Juli 2026 dengan nilai sebesar CNY 7 miliar atau setara sekitar US$ 1,03 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua tenor, yakni tiga tahun dan lima tahun, dengan tingkat imbal hasil masing-masing sebesar 1,90% dan 2,19%. Terbaru, pemerintah kembali menerbitkan Panda Bond dengan target penghimpunan dana sebesar CNY 12 miliar atau setara Rp 32,5 triliun. Proses bookbuilding atau pembentukan harga dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026. Penerbitan kali ini terbagi dalam tiga tranche. Tranche pertama memiliki tenor tiga tahun dengan kisaran imbal hasil indikatif 1,55% hingga 2,15%. Tranche kedua bertenor lima tahun dengan kisaran imbal hasil 1,71% hingga 2,31%. Sementara itu, tranche ketiga memiliki tenor tujuh tahun dengan kisaran imbal hasil indikatif sebesar 1,95% hingga 2,65%. Lebih lanjut David menilai, penerbitan Panda Bond dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap volatilitas USD. "Penerbitan Panda bond juga dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap volatilitas USD, mengingat korelasi antara CNY dengan USD yang cenderung lemah (relatif terhadap hard currencies lain seperti EUR dan JPY)," ujar David kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Pasalnya, menurut David, outlook yield obligasi dengan denominasi CNY lebih stabil dan lebih diminati investor. "Outlook yield CNY yang stabil dan pesatnya penerbitan Panda Bond, yakni tumbuh 73,6% secara tahunan (year on year/yoy) per Oktober 2026, membuat potensi penerbitan Panda Bond memang perlu terus digali pemerintah untuk membiayai APBN," ujarnya. Menurutnya, porsi Panda Bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar 1,3% dari total outstanding Panda Bond. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerbitan instrumen tersebut. Meski demikian, David mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai pergerakan nilai tukar yuan. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, yuan cenderung mengalami penguatan terhadap dolar AS. Apabila tren penguatan tersebut berlanjut, biaya pembayaran utang dalam denominasi yuan berpotensi meningkat ketika dikonversikan ke rupiah. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi beban utang pemerintah ke depan. "Tapi tetap perlu diwaspadai terkait tren CNY akhir-akhir ini yang masih relatif menguat terhadap USD. Jika berlanjut tentu akan mempengaruhi beban utang ke depan," pungkasnya.