JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak geopolitik global masih membayangi perekonomian Indonesia di tengah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tekanan geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, investasi, industri manufaktur, hingga ruang fiskal pemerintah. Strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada konsumsi domestik, investasi, dan hilirisasi dinilai masih mampu menjadi penopang di tengah pelemahan perdagangan global. Namun, ketahanan tiga sektor tersebut semakin diuji karena masih berkaitan erat dengan kondisi ekonomi internasional. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, strategi pertumbuhan yang bertumpu pada pasar domestik memang dapat memberikan bantalan ketika perdagangan global melemah. “Namun, strategi ini tetap rentan terhadap guncangan energi dan keuangan, dua tekanan yang saat ini terjadi bersamaan,” kata Yusuf kepada Kompas.com, Minggu (18/10/2026). Menurut Yusuf, dampak gejolak global merambat melalui konsumsi rumah tangga, investasi, hilirisasi, hingga pada akhirnya mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ia mengatakan, konsumsi rumah tangga rentan terdampak karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut diperberat oleh menyusutnya jumlah kelas menengah sehingga kenaikan harga barang impor berpotensi membuat rumah tangga lebih cepat mengurangi belanja. “Fondasinya juga tidak sekuat sebelumnya karena jumlah kelas menengah menyusut. Akibatnya, kenaikan harga barang impor lebih cepat mendorong rumah tangga mengurangi belanja,” katanya. Di sisi investasi, tekanan muncul melalui peningkatan biaya modal. Ketika imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) bertahan di atas 7 persen dan ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) semakin terbatas, biaya pembiayaan proyek ikut meningkat. Sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI) juga memperbesar tekanan karena mendorong investor portofolio meminta premi risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, Yusuf mengatakan, sektor hilirisasi masih memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas. Meski demikian, ketahanannya tidak boleh dinilai terlalu tinggi karena investasi di sektor ini sangat bergantung pada permintaan China dan pembiayaan jangka panjang. Jika persaingan negara-negara besar memicu pembatasan perdagangan atau perlambatan industri global, permintaan terhadap produk hilirisasi Indonesia juga berpotensi melemah. “Jadi, persoalannya bukan pada pilihan untuk mengandalkan pasar domestik dan hilirisasi, melainkan pada tiga kerentanan yang belum diselesaikan, yaitu ketergantungan pada impor energi, ruang fiskal yang terbatas, serta pasar keuangan domestik yang belum cukup dalam,” ujar Yusuf. Yusuf menilai, jalur tekanan yang paling cepat dirasakan perekonomian Indonesia berasal dari arus modal dan nilai tukar. Menurutnya ketika persepsi risiko meningkat, rupiah dapat langsung tertekan dalam hitungan jam. “Dari seluruh jalur tekanan, arus modal dan nilai tukar memberikan dampak paling cepat karena bergerak dalam hitungan jam,” tuturnya. Kondisi tersebut terlihat ketika nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 18.027 per dollar AS pada Jumat (16/10/2026). Namun, dampak terbesar terhadap perekonomian riil justru berasal dari kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent ditutup pada level 109,86 dollar AS per barrel pada 16 Oktober 2026, setelah meningkat lebih dari 75 persen sepanjang tahun. Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 112,81 dollar AS per barrel pada September 2026. Angka tersebut jauh melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dollar AS per barrel. Kenaikan harga minyak memberikan tekanan melalui dua jalur sekaligus. Pertama, kebutuhan impor minyak dan LPG meningkatkan permintaan dollar AS sehingga memperberat tekanan terhadap rupiah. Kedua, pemerintah harus menanggung selisih harga ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak disesuaikan mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Pembayaran subsidi dan kompensasi energi tercatat telah mencapai Rp 376,8 triliun. Sebagai gambaran, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barrel di atas asumsi APBN dapat menambah beban anggaran sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun dalam setahun. Adapun dampak perdagangan internasional cenderung datang lebih lambat dan tidak sepenuhnya negatif. Yusuf mengatakan, eksportir batu bara, nikel, dan minyak sawit dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas. Sebaliknya, industri yang bergantung pada bahan baku, mesin, dan komponen impor harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi.