KOMPAS.com - Studi terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berisiko meningkatkan biaya transaksi, menambah hambatan rantai pasok, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Alih-alih mengamankan pendapatan negara dengan menekan under-invoicing dan manipulasi harga ekspor, sentralisasi ekspor dapat memperdalam krisis kepercayaan pasar terhadap Indonesia sebagai mitra investasi dan perdagangan. Ahli riset dan analis kebijakan senior CIPS, Andree Surianta mengatakan, memperkuat pengawasan ekspor memang penting. Namun, efektivitasnya perlu ditinjau dari dampaknya terhadap keseluruhan iklim usaha. "Jika sentralisasi ekspor menambah biaya transaksi dan ketidakpastian bagi perusahaan, manfaat dari peningkatan pengawasan dapat tergerus oleh menurunnya daya saing Indonesia sebagai mitra investasi dan perdagangan," ujar Andree dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026). DSI dibentuk untuk berperan sebagai pengumpul dan pengecek data untuk menekan praktik pelaporan harga ekspor rendah (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer. Sejak diluncurkan, DSI disebut telah mengelola devisa hasil ekspor senilai 14miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 252,52 triliun. Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar capaian awal ini tidak dijadikan ukuran keberhasilan jangka panjang maupun dasar untuk memperluas intervensi negara dalam kegiatan ekspor. Menurut Andree, kebijakan ini berpotensi menambah tahapan administrasi, komunikasi, dan logistik yang sebelumnya dapat dilakukan langsung oleh eksportir. Jika biaya tambahan ini meningkat tajam, keunggulan Indonesia sebagai lokasi investasi dan produksi dapat menyempit dibandingkan negara pesaing. "Perusahaan global cenderung menghindari lokasi yang berbiaya tinggi. Apabila keberadaan DSI menciptakan biaya baru, investor dapat mengalihkan ekspansi maupun pesanan baru ke negara lain sebagai bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok," tutur Andree. Selain persoalan biaya, kepastian regulasi juga perlu menjadi perhatian. Saat ini, kata dia, masih terdapat perbedaan antara penjelasan pemerintah mengenai fungsi DSI sebagai pemroses transaksi dan verifikator data, dengan sejumlah ketentuan tertulis yang mengatur bahwa setelah 31 Desember 2026 ekspor komoditas strategis hanya bisa dilakukan melalui BUMN Ekspor. Perbedaan antara komunikasi kebijakan dan aturan tertulis dapat membuka ruang interpretasi ganda bagi pelaku usaha. Sebaiknya, kata dia, pemerintah memfokuskan fungsi DSI sebagai verifikator data ekspor berbasis digital saja, bukan sebagai eksportir tunggal yang menggantikan peran perusahaan swasta. Pengawasan terhadap under-invoicing juga dapat dilakukan melalui integrasi data dan sistem verifikasi yang lebih akurat tanpa menambah hambatan perdagangan. Di sisi lain, periode evaluasi DSI bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk terus memantau dan mengukur dampaknya terhadap kinerja ekspor dan investasi ketiga komoditas andalan negara tersebut. Jika ditemukan indikasi peningkatan biaya yang ditandai dengan penurunanminat investasi atau pengalihan rantai pasok ke negara lain, maka kebijakan ini perlu segera dibenahi. Andree menilai, tata kelola ekspor seharusnya dirancang untuk memperkuat transparansi dan kepatuhan tanpa mengorbankan efisiensi pasar. "Karenanya, DSI akan lebih efektif jika berfungsi sebagai instrumen pengawasan berbasis data real-time, sementara keputusan perdagangan tetap memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha Indonesia untuk berkompetisi di pasar global," ucapnya. Diketahui, pemerintah Indonesia saat ini memasuki tahap evaluasi operasional DSI menjelang rencana implementasi penuh ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi pada 1 Januari 2027. Ia mengangap, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memastikan tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut dapat memperkuat pengawasan tanpa menambah biaya, ketidakpastian, maupun hambatan bagi pelaku usaha.