Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengingatkan potensi penambahan birokrasi dan kebocoran data komersial dalam penerapan mekanisme tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027. Sekretaris Jenderal DPP GPEI Toto Dirgantoro mengatakan eksportir pada prinsipnya siap mendukung digitalisasi dan penyederhanaan tata kelola ekspor. “Namun masa transisi harus dipastikan berjalan baik melalui sosialisasi, uji coba sistem, serta kepastian prosedur agar tidak mengganggu arus ekspor,” kata Toto kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, sosialisasi, uji coba sistem, serta kepastian prosedur menjadi sejumlah aspek yang perlu dipastikan sebelum mekanisme DSI diterapkan secara penuh. Di sisi lain, GPEI menyoroti potensi bertambahnya tahapan administrasi apabila verifikasi melalui DSI justru menjadi lapisan persetujuan baru bagi eksportir. “Jika verifikasi DSI benar-benar dilakukan secara real-time dan terintegrasi tanpa duplikasi pemeriksaan, maka proses dapat lebih efisien,” ujarnya. Sebaliknya, Toto menambahkan apabila menjadi lapisan persetujuan baru, dikhawatirkan akan menambah waktu, biaya, dan ketidakpastian bagi eksportir. Selain potensi tambahan birokrasi, GPEI turut menyoroti kewajiban penyerahan kontrak penjualan kepada DSI untuk kebutuhan pengawasan transaksi ekspor. Toto menuturkan GPEI memahami kebutuhan pemerintah untuk memperoleh data transaksi. Kendati demikian, perlindungan kerahasiaan data komersial pelaku usaha harus menjadi prioritas, terutama menyangkut harga, identitas pembeli, hingga klausul dalam kontrak penjualan. “Perlindungan kerahasiaan data komersial harus menjadi prioritas, terutama terkait harga, identitas pembeli, dan klausul kontrak. Diperlukan jaminan keamanan data serta dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan dan akses terhadap informasi tersebut,” terangnya. GPEI juga mengingatkan kesiapan eksportir dalam menggunakan portal National Data Intelligence (NADI) yang disiapkan DSI masih belum merata. Eksportir berskala besar dinilai relatif lebih siap, sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masih membutuhkan pendampingan. Untuk itu, pemerintah diminta memastikan portal NADI mudah digunakan, memiliki sistem yang stabil, serta dilengkapi layanan bantuan atau help desk. Pelatihan intensif juga diperlukan sebelum implementasi penuh. Dari sisi pembiayaan, GPEI meminta biaya layanan DSI ditetapkan serendah mungkin dengan prinsip pemulihan biaya atau cost recovery. Besaran biaya juga harus transparan dan tidak mengurangi daya saing ekspor Indonesia. “Sebelum ditetapkan, besarannya perlu dikonsultasikan secara terbuka dengan dunia usaha dan mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor,” tuturnya. Lebih lanjut, GPEI meminta pemerintah menyelesaikan sejumlah aspek teknis sebelum implementasi mekanisme DSI pada 1 Januari 2027. Pertama, regulasi teknis harus diselesaikan agar tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, sistem NADI beserta integrasinya dengan sistem kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) harus melalui pengujian secara menyeluruh. Ketiga, pemerintah perlu menyediakan masa transisi atau parallel run agar penerapan sistem baru tidak mengganggu kegiatan ekspor. Selain itu, standar pelayanan atau service level agreement (SLA) untuk proses verifikasi harus ditetapkan secara jelas dan terukur. GPEI juga meminta jaminan perlindungan data pelaku usaha serta mekanisme evaluasi cepat apabila muncul kendala pada tahap awal implementasi. Toto menegaskan GPEI mendukung upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan meningkatkan transparansi. Namun, implementasinya harus tetap menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kemudahan berusaha. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penerapan sistem DSI tidak akan menambah tahapan kegiatan maupun biaya yang harus ditanggung eksportir. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan eksportir tetap menggunakan sistem kepabeanan CEISA milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbedaannya, dokumen ekspor akan terlebih dahulu melalui portal DSI sebelum diteruskan ke CEISA. “Selanjutnya semua proses tetap berjalan dengan normal, jadi tidak ada ekstra kegiatan maupun biaya bagi eksportir,” kata Nurkholisoh dalam sosialisasi Perkembangan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026). Nurkholisoh menambahkan DJBC telah berkoordinasi dan melakukan uji coba keterhubungan antara portal DSI dan CEISA untuk memastikan kedua sistem dapat menerima dan mengolah dokumen ekspor dengan lancar. “Kami harapkan para pengusaha maupun eksportir tetap yakin pada kelancaran proses dokumen pendukung ekspor dan kami di Kementerian Keuangan, khususnya DJBC sudah berkoordinasi erat, sudah membahas dan bahkan mengujicobakan keterhubungan supaya portal DSI dan sistem CEISA kami berjalan dengan lancar,” pungkasnya.