JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengimbau pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait rencana impor 30 juta barel minyak mentah (crude oil) dari Uni Emirat Arab (UEA). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kerja sama internasional tersebut membawa manfaat maksimal tanpa membebani keuangan negara. Dorongan tersebut disampaikan Rivqy sebagai respons pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto yang menyebutkan potensi penerimaan pasokan minyak mentah dalam jumlah besar dari UEA. "Rencana tersebut patut kita sambut secara positif. Kendati demikian pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus tetap cermat dan berhati-hati," tegas Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Rivqy menekankan pentingnya pemerintah memperhitungkan secara matang seluruh mekanisme serta dampak jangka panjang dari pasokan minyak tersebut. Beberapa aspek teknis yang perlu dipastikan meliputi kualitas minyak mentah, kesiapan kapasitas kilang pengolahan di dalam negeri, hingga efektivitas distribusinya. Selain aspek operasional, pembenahan dari sisi fiskal dan anggaran energi juga menjadi perhatian utama DPR. "Pemerintah perlu menghitung ulang total kebutuhan impor minyak nasional, biaya pengadaan energi, beban subsidi serta kompensasi energi, hingga kondisi riil keuangan negara saat ini," tambah Rivqy. Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian harus diutamakan agar kerja sama ini tidak menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari. "Intinya, Indonesia selalu terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Namun, kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan masyarakat maupun negara," ujarnya. Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto sempat menyatakan pada Selasa (27/10/2026), pihak UEA akan mengirimkan pasokan 30 juta barel minyak mentah ke Indonesia tanpa mengenakan biaya. Namun, kabar tersebut diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil menegaskan, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap awal pembahasan dan penjajakan kerja sama. "Hal itu masih sebatas potensi. Semuanya masih dalam tahap penjajakan awal," jelas Bahlil di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pengelolaan pasokan minyak mentah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional. Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) domestik terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, sementara produksi minyak mentah dalam negeri (lifting) menghadapi tantangan akibat penurunan alami (natural decline) pada sumur-sumur tua. Untuk menutupi defisit antara produksi dan kebutuhan nasional, Indonesia masih mengandalkan impor minyak mentah dan bahan bakar jadi dari luar negeri. Oleh karena itu, skema kerja sama bilateral dengan negara-negara produsen utama minyak dunia, seperti UEA, menjadi opsi strategis untuk mengamankan stok energi nasional. Meski demikian, efisiensi kilang dalam negeri, struktur pembiayaan, serta dinamika harga minyak global tetap menjadi variabel kunci yang menuntut kehati-hatian dalam mengambil setiap kebijakan impor.