JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Buruh Internasional kawasan Asia-Pasifik (International Trade Union Confederation Asia-Pacific/ITUC-AP) meminta naskah final Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan dibuka kepada publik agar substansi dan pelaksanaannya dapat diperiksa secara cermat. Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida mengatakan, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar melindungi pekerja di Indonesia. "Kita perlu memeriksa perundang-undangan final tersebut secara cermat dan terus memantau pelaksanaannya," ujar Shoya dalam konferensi pers Regional Asbestos Network Meeting di Jakarta, sebagaimana dipublikasikan pada Minggu (25/10/2026). ITUC-AP akan melakukan analisis mendalam setelah naskah resmi tersedia untuk umum. Organisasi tersebut juga akan mengawal penerapan aturan baru itu di lapangan. ITUC-AP berharap implementasi UU tersebut dapat menyelaraskan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan perlindungan hak-hak buruh . Meski naskah final belum dipublikasikan, ITUC-AP menyambut positif pengesahan regulasi tersebut. Pengesahan itu dinilai menjadi perkembangan penting setelah serikat buruh memperjuangkan perlindungan, kepastian kerja, dan pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia. Shoya juga mengapresiasi pengesahan UU yang dilakukan sebelum batas waktu 31 Oktober 2026, sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan capaian dari perjuangan panjang serikat buruh Indonesia bersama jaringan buruh internasional. “Sejak awal, ITUC-AP beserta afiliasi kami di Indonesia telah bekerja sama untuk membela hak-hak buruh dan mengupayakan perubahan. Kami percaya ini merupakan perkembangan penting dalam perjuangan bersama buruh,” paparnya. ITUC-AP juga mencatat respons positif awal dari sejumlah konfederasi buruh besar di Indonesia, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Selain menyoroti regulasi ketenagakerjaan, ITUC-AP mendesak pemerintah segera menghentikan penggunaan asbes dan beralih ke bahan alternatif yang lebih aman bagi pekerja. Shoya menyampaikan keprihatinan atas tingginya konsumsi asbes di Asia. Kawasan tersebut menyerap lebih dari 80 persen konsumsi serat asbes global yang mencapai 1,3 juta ton. “Setiap tahun, lebih dari 200.000 pekerja di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit yang berhubungan dengan asbes. Bahkan, sekitar 70 persen dari seluruh kasus kanker yang terkait dengan pekerjaan disebabkan oleh paparan bahan beracun ini,” jelasnya.