JAKARTA, investor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sistem tarif terintegrasi transportasi publik yang ditargetkan mulai diterapkan pada awal 2027. Melalui skema tersebut, penumpang nantinya berpeluang menggunakan sejumlah moda angkutan umum selama tiga jam dengan satu tarif, tanpa harus membayar tambahan setiap kali berpindah moda. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sistem tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan transportasi publik Jakarta. Integrasi tidak hanya menyangkut penggunaan kartu pembayaran, tetapi juga menyatukan sistem tiket dan tarif berbagai moda angkutan umum. “Pada awal tahun 2027 ini akan ada sistem transformasi dari yang single menjadi sistem yang terintegrasi,” ujar Budi dalam diskusi Forum Pemimpin Redaksi MRT Jakarta dan MRTJ Journalism Award 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut Budi, salah satu konsep yang disiapkan adalah tarif terintegrasi berdasarkan durasi perjalanan. Dengan membayar tarif tertentu, masyarakat dapat menggunakan sejumlah moda transportasi publik dalam periode tiga jam. “Misalkan dengan tarif X selama tiga jam, itu gratis,” kata dia. Budi menjelaskan, kata gratis dalam konteks tersebut berarti penumpang tidak perlu membayar tarif tambahan ketika berpindah moda, sepanjang masih berada dalam batas waktu yang ditetapkan. Sebagai contoh, penumpang yang menggunakan MRT Jakarta dari Blok M kemudian melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum lainnya tidak perlu kembali membayar selama perpindahan tersebut memenuhi ketentuan tarif terintegrasi. “Dengan harga X, itu semuanya dalam tiga jam enggak perlu bayar lagi,” tutur Budi. Meski demikian, besaran tarif maupun ketentuan teknis penerapannya belum diumumkan. Cakupan moda transportasi yang akan masuk dalam tahap awal integrasi juga masih perlu dipastikan. Integrasi dengan KRL Budi mengungkapkan, Pemprov DKI juga berencana memperluas integrasi tarif hingga mencakup kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Rencana tersebut telah dibicarakan dengan pihak terkait di pemerintah pusat. “Kemarin juga kita bicara dengan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan). Setelah kita bisa menyatukan sistem tarif di Jakarta, kita akan bersiap-siap menyatukan juga tarif integrasi dengan KRL,” ujar dia. Namun, integrasi tarif dengan KRL akan dilakukan secara bertahap. Prioritas awal adalah menyatukan sistem tarif transportasi publik di Jakarta sebelum memperluasnya ke jaringan kereta komuter yang melayani kawasan Jabodetabek. Langkah ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama mereka yang setiap hari menggunakan lebih dari satu moda transportasi untuk menuju tempat kerja maupun pusat aktivitas lainnya. Siapkan Paket Langganan Bulanan Selain tarif berdasarkan durasi perjalanan, Dishub DKI Jakarta juga mempersiapkan konsep paket berlangganan transportasi publik selama satu bulan. “Nanti ada juga tarif untuk berlangganan selama satu bulan, dan harganya sangat-sangat rasional,” kata Budi. Menurut dia, paket tersebut dapat dikembangkan untuk penggunaan satu moda transportasi maupun gabungan beberapa moda. Salah satu contohnya adalah paket perjalanan bulanan menggunakan Transjakarta. “Misalkan paket satu bulan Transjakarta dengan harga X, itu bisa sebulan,” ujar dia. Skema berlangganan diharapkan memberikan pilihan pembayaran yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang rutin menggunakan transportasi publik. Namun, besaran tarif paket dan waktu peluncurannya belum diumumkan. Di sisi lain, penerapan sistem tarif terintegrasi juga akan memberikan manfaat bagi pengelolaan transportasi Jakarta. Melalui satu sistem, pemerintah dapat memperoleh data perjalanan penumpang secara lebih lengkap. Data tersebut mencakup jumlah perjalanan harian, pola perpindahan antarmoda, hingga tingkat penggunaan masing-masing koridor. Informasi itu dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan dan menentukan kebutuhan pengembangan jaringan transportasi publik. “Ke depan, kita harapkan punya big data dari sistem tersebut. Berapa sebenarnya orang yang melakukan perjalanan setiap hari, dan mana jalur yang kurang dan perlu dievaluasi,” kata Budi. Menurut Budi, transformasi transportasi Jakarta tidak cukup hanya dengan menambah jumlah moda angkutan umum. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh moda tersebut saling terhubung dalam satu sistem layanan. Integrasi jaringan, tiket, dan tarif diharapkan membuat perjalanan masyarakat lebih mudah sekaligus memperkuat daya tarik transportasi publik sebagai alternatif kendaraan pribadi.