JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, satu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk lebih dari satu ketetapan pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, permohonan tersebut dapat mencakup sejumlah surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak (STP). "Jadi sangat mungkin seorang wajib pajak itu mengajukan dia permohonan pengurangan sanksi lebih dari satu ketetapan," ujar Arif dalam konferensi pers sosialisasi pengurangan sanksi administrasi dan pajak minimum global di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menurut Arif, jumlah ketetapan pajak tidak selalu mencerminkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut. Sebab, satu wajib pajak dapat memiliki beberapa ketetapan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Ia mencontohkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki masa pajak bulanan sehingga terdapat 12 masa pajak dalam setahun. Ketetapan pajak yang berkaitan dengan kewajiban tersebut dapat mencakup beberapa masa pajak, bahkan lebih dari satu tahun. "Misalnya setahun masa PPN itu bisa saja 12. Bahkan dia lebih dari setahun, bisa saja satu orang itu 10 ketetapan pajak. Ada yang SKP, ada juga yang STP," jelasnya. Berdasarkan pengalamannya bertugas di sejumlah wilayah DJP, Arif menyebut jumlah ketetapan pajak yang diajukan untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi dapat mencapai puluhan ribu. Di Jakarta Barat, jumlahnya pernah mencapai sekitar 3.000 ketetapan. Sementara itu, saat bertugas di Sumatera Barat, jumlahnya mencapai sekitar 10.000 ketetapan. Untuk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, terdapat sekitar 20.700 ketetapan dengan jumlah wajib pajak sekitar 1.800 orang, menurut Arif. Meski demikian, Kanwil DJP Jakarta Selatan I belum merekapitulasi jumlah wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Untuk mendorong pemanfaatan program tersebut, DJP melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan pengusaha, asosiasi, serta petugas pajak yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak.