Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan keringanan sanksi bagi penunggak pajak berupa pengurangan hingga penghapusan sanksi hingga 100 persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 8 Oktober lalu. Kebijakan keringanan sanksi pajak ini berlaku mulai 8 Oktober 2026 hingga periode tertentu pada 2027, bergantung pada jenis sanksi dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, keringanan sanksi hanya diberikan jika penunggak pajak memenuhi persyaratan. Keringanan tersebut mencakup sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh hingga tahun pajak 2025 dan SPT Masa hingga masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Pengurangan atau penghapusan sanksi juga berlaku untuk pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, serta sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak PBB, dan surat tagihan pajak (STP). Keringanan bagi penunggak pajak juga mencakup sanksi atas hasil pemeriksaan terhadap harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (PPS), sesuai PMK Nomor 196/PMK.03/2021. Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi berbeda-beda berdasarkan jenis sanksi dan periode pemenuhan kewajiban. Untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh hingga tahun pajak 2025 dan SPT Masa hingga masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar: penghapusan 100 persen berlaku jika SPT disampaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026; pengurangan 50 persen jika disampaikan pada 1 Januari–31 Maret 2027; dan pengurangan 25 persen jika disampaikan pada 1 April–30 Juni 2027. Untuk jenis sanksi lainnya, besaran pengurangan atau penghapusan mengikuti lampiran KEP-239/PJ/2026. Penunggak pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Wajib pajak tidak boleh sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai. Jika sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum, permohonan pencabutannya harus dilampirkan. Wajib pajak juga harus menyatakan bahwa sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Fasilitas hanya diberikan untuk sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang pajak. Pembayaran dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang, sehingga wajib pajak berkesempatan menyelesaikan kewajiban pokok sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Aturan terbaru mengubah mekanisme sebelumnya yang memperhitungkan pembayaran secara proporsional untuk pokok utang dan sanksi.