JAKARTA, investor.id – Kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Sinergi lintas lembaga diperlukan agar penyaluran energi sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, sekaligus menjaga akses masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan, langkah Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait merupakan pendekatan yang tepat dalam mengelola sumber daya strategis. Pasalnya, kelancaran distribusi BBM tidak hanya bergantung pada kemampuan operasional badan usaha, tetapi juga membutuhkan keselarasan peran berbagai pihak. “Langkah Pertamina sebagai BUMN energi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait sudah tepat. Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep dalam keterangan pers, Senin (2/11/2026). Menurut dia, BBM memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kemampuan operasional badan usaha, serta pemahaman terhadap kebutuhan setiap wilayah. Dalam perspektif ilmu politik, Cecep menjelaskan, pendekatan tersebut mencerminkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yakni memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat. Pemerintah daerah, lanjut dia, memiliki pemahaman mengenai karakteristik wilayah, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut dapat membantu Pertamina memetakan kebutuhan penyaluran BBM serta menentukan respons operasional yang sesuai dengan kondisi lapangan. “Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar,” jelasnya. Cecep menambahkan, keterlibatan regulator dan aparat terkait juga penting untuk mendukung pengawasan penyaluran BBM sesuai peruntukannya. Pembagian peran yang jelas dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus mempercepat penanganan ketika muncul kendala distribusi.