JAKARTA, investor.id – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak meremehkan ancaman penurunan status pasar saham Indonesia oleh MSCI. Menurut Dino, kepercayaan pengusaha di dalam dan luar negeri mulai tergerus dan berisiko memicu persoalan ekonomi yang lebih besar jika pemerintah tidak segera mengambil langkah pemulihan. Dino menilai gejala penurunan kepercayaan tersebut mulai dirasakan oleh berbagai kelompok pengusaha, mulai dari pelaku usaha besar hingga menengah dan kecil. Karena itu, ia meminta Prabowo melihat langsung kondisi di lapangan dan mengantisipasi pelemahan kepercayaan dunia usaha sejak dini. “Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah. Kalau Presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal, ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi,” kata Dino dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (25/10/2026). Dino mengingatkan, persoalan di sektor keuangan tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Jika tidak segera ditangani, masalah keuangan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, hingga politik. Ia mencontohkan krisis moneter 1998 yang bermula dari gejolak sektor keuangan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, keamanan, dan politik. Krisis tersebut pada akhirnya turut menyebabkan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Peringatan Dino disampaikan setelah MSCI mengusulkan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market atau pasar berkembang menjadi Standalone Market. MSCI membuka periode konsultasi hingga 30 April 2027 dan dijadwalkan mengumumkan keputusan akhir paling lambat pada 30 Juni 2027. Dalam peninjauan tersebut, MSCI menyoroti sejumlah persoalan di pasar saham Indonesia, antara lain transparansi kepemilikan saham yang dinilai belum memadai, dugaan transaksi perdagangan yang terkoordinasi, serta bukti penegakan aturan yang dinilai masih lemah. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Dino menegaskan, pemerintah tidak seharusnya merespons MSCI secara konfrontatif atau menganggap penilaian lembaga tersebut sebagai ancaman politik. Menurutnya, MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi salah satu acuan investor global. Karena itu, pemerintah perlu menanggapi secara serius persoalan transparansi dan tata kelola yang menjadi perhatian lembaga tersebut. “MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan, tapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati, as long as we are in the game, playing the game,” tegas Dino. Selain itu, Dino meminta pemerintah mengevaluasi berbagai dugaan penyimpangan transaksi saham, termasuk praktik saham gorengan dan kemungkinan intervensi pihak tertentu. Ia menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan serta penegakan aturan untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Menurut Dino, kepercayaan investor akan sulit dipulihkan apabila persoalan mendasar di pasar saham tidak segera dibenahi. Karena itu, penanganan masalah tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui komunikasi dengan penyedia indeks global. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan OJK. Satuan tugas itu diharapkan dapat mengoordinasikan langkah pemerintah dan otoritas pasar modal dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian MSCI. Dino juga meminta pemerintah melakukan pembicaraan intensif dengan MSCI serta menerapkan komunikasi satu pintu agar pernyataan para pejabat tidak saling bertentangan. Ia menekankan bahwa pembenahan transparansi dan tata kelola pasar modal perlu dipercepat sebelum MSCI menetapkan keputusan akhir mengenai status pasar saham Indonesia pada Juni 2027.