JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dinilai berpotensi memengaruhi kondisi sektor properti. Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) sekaligus praktisi properti Bambang Ekajaya mengatakan, ketidakpastian politik dapat memengaruhi sentimen pasar dan membuat investor maupun konsumen menengah atas memilih menunda transaksi properti. Menurut Bambang, kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap industri properti yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan biaya pembangunan, melemahnya daya beli masyarakat, hingga persoalan perizinan yang belum terselesaikan. "Melihat suasana ini yang ujungnya adalah pembelian aset pasti akan istilahnya postponed ya, akan ditunda gitu. Itu yang membuat properti yang saat ini juga sudah sulit menjadi agak berat kan," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Sementara berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI), penjualan rumah pada kuartal III-2026 terpantau merosot. Penjualan rumah pada kuartal tersebut terkontraksi sebesar 8,43 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 2,36 persen pada kuartal sebelumnya. BI mencatat, penurunan penjualan terjadi pada seluruh tipe rumah, baik kecil, menengah, maupun besar. Berdasarkan jenisnya, penjualan rumah tipe menengah mengalami kontraksi paling dalam, yakni sebesar 15,42 persen (yoy) pada triwulan III-2026. "Angka tersebut lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan II-2026 yang sebesar 10,51 persen (yoy)," tulis BI, dikutip Kompas.com, Rabu (11/11/2026). Selanjutnya, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 10,78 persen (yoy). Kondisi ini berbalik dari triwulan sebelumnya yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,08 persen (yoy). Adapun penjualan rumah tipe kecil mengalami kontraksi sebesar 4,95 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,88 persen (yoy). Secara triwulanan atau quarter to quarter (qtq), penjualan rumah pada triwulan III-2026 juga mengalami kontraksi sebesar 11,10 persen. Padahal, pada triwulan II-2026, penjualan masih tumbuh sebesar 9,39 persen (qtq). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan rumah tipe kecil dan besar yang masing-masing terkontraksi sebesar 7,67 persen dan 31,75 persen (qtq). Sementara itu, penjualan rumah tipe menengah masih mengalami kontraksi sebesar 4,55 persen (qtq), meskipun lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 8,59 persen. Pemerintah diminta jaga komitmen Di tengah ketidakpastian politik, pemerintah diminta agar tetap menjaga keberlanjutan kebijakan dan insentif yang diberikan kepada sektor properti. Menurut Bambang, insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan tetap berjalan untuk membantu menjaga aktivitas pasar properti. Dia juga menyoroti program pembangunan 3 juta rumah yang dinilai masih jauh dari target. Selain keberlanjutan insentif, Bambang menilai penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjadi hal utama yang harus diperhatikan pemerintah. "Mereka inilah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan perumahan dan sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan khususnya perubahan suku bunga, ini yang harus dijaga," kata Bambang. Bambang juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, serta memastikan kondisi perekonomian tetap terjaga. Menurut dia, stabilitas ekonomi diperlukan agar pelaku usaha dan konsumen tidak semakin terbebani oleh ketidakpastian.