JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pers mengungkapkan, mayoritas atau 80 persen kue iklan digital saat ini dikuasai oleh platform, sedangkan 20 persen sisanya harus diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan, mengecilnya kue iklan yang dinikmati perusahaan pers menjadi salah satu penyebab banyaknya pemutusa hubungan kerja (PHK) yang dialami pekerja di media massa. "Secara advertising, pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang," kata Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). "Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini," ujar dia melanjutkan. Dahlan menjelaskan bahwa platform digital memang membantu mendistribusikan konten media. Namun, hal tersebut berimbas pada pengambilalihan kontrol distribusi dan pendapatan oleh pihak platform. Kondisi ini membuat bisnis media menjadi tidak berkelanjutan dan memicu gelombang PHK. Selain persoalan iklan, Dewan Pers mencatat bahwa kehadiran teknologi generative AI sejak November 2022 turut memangkas traffic dan page view yang dikirim platform ke media hingga 70 persen. Situasi ini menciptakan kenormalan baru di mana pengguna tidak lagi mengunjungi situs media, sementara karya jurnalistik dikonsumsi secara gratis oleh sistem AI. Sementara itu, menanggapi pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers menilai hak ekonomi perusahaan pers perlu dibedakan dari hak cipta individual. Perusahaan pers yang berhak menikmati kompensasi harus memenuhi standar Dewan Pers, yakni berbadan hukum, memiliki minimal lima karyawan, menggaji di atas UMK, serta memberikan jaminan kesehatan. Dewan Pers juga mengingatkan agar platform digital tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Potensi platform menghentikan penayangan berita dikhawatirkan dapat merusak ekosistem informasi publik yang berintegritas serta merugikan perusahaan pers dan publik. "Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik," tegas Dahlan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan bahwa aturan mengenai hak ekonomi dan kompensasi ini penting untuk memperkuat perlindungan bagi media massa, berkaca dari implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 yang tingkat kepatuhan platform-nya masih rendah. Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya bertumpu pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tetapi juga membuka opsi kerja sama secara business-to-business (B2B).